“Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Dardani, S.IP., mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan pelabuhan atau tambatan perahu di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan. Desakan tersebut muncul setelah terungkapnya kondisi siswa SMAN 1 Serasan asal desa tersebut yang harus menerobos air laut hingga sekitar satu kilometer karena pompong antarjemput tidak dapat merapat ke daratan. Persoalan ini turut mendapat perhatian Anggota BPD Batu Berian, pihak sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.”
NATUNA – Persoalan akses transportasi pelajar di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, kembali menjadi sorotan. Sejumlah siswa SMAN 1 Serasan harus berjalan menerobos air laut untuk mencapai daratan setelah turun dari pompong antarjemput yang tidak dapat merapat ke lokasi pendaratan.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika air laut surut dan cuaca tidak mendukung. Dalam dokumentasi yang beredar, air laut tampak mencapai pinggang hingga dada sejumlah siswa. Mereka juga terlihat mengangkat tas dan barang bawaan agar tidak basah.
Persoalan yang telah berlangsung berulang kali itu bukan hanya menyangkut transportasi pelajar, tetapi juga keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang menjadi akses penting masyarakat kepulauan.
Haironi: Tambatan Perahu Batu Gambir Diperjuangkan Sejak 2022
Anggota BPD Desa Batu Berian, Haironi, mengungkapkan bahwa kondisi siswa yang harus menerobos laut bukan kejadian baru. Persoalan tersebut kerap terjadi pada musim tertentu, terutama ketika musim utara menyebabkan kondisi laut dan gelombang tidak memungkinkan pompong menggunakan jalur seperti biasanya.
Menurut Haironi, ketika kondisi laut tidak mendukung, pompong terkadang harus berhenti di tengah laut. Para siswa kemudian melanjutkan perjalanan menuju daratan dengan berjalan menerobos air laut sejauh hampir satu kilometer.
Ia mengatakan, salah satu solusi yang telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah adalah pembangunan tambatan perahu di kawasan Batu Gambir. Lokasi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif tempat bersandar ketika kondisi laut di jalur lain tidak memungkinkan.
Haironi menyebut usulan pembangunan tambatan perahu tersebut telah diperjuangkan sejak 2022. Aspirasi itu telah disampaikan melalui berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Persoalan tersebut juga pernah disuarakan melalui DPRD, termasuk dalam kegiatan reses anggota DPRD Natuna, Marzuki.
Menurut keterangannya, rencana pembangunan tambatan perahu di Batu Gambir memiliki panjang sekitar 150 meter dari daratan menuju laut. Ia menyebut dokumen perencanaan telah disiapkan dan pembangunan sempat direncanakan pada 2026.
Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran. Haironi mengaku prihatin karena persoalan yang telah diperjuangkan selama beberapa tahun itu masih belum mendapatkan penyelesaian permanen.
Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kembali memberikan perhatian agar pembangunan tambatan perahu dapat direalisasikan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya membantu pelajar, tetapi juga mendukung kebutuhan transportasi masyarakat secara umum.
Kepala SMAN 1 Serasan: Pompong Ada, Pelabuhan Tidak Memadai
Kepala SMAN 1 Serasan, Mattobii, menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi siswa asal Batu Berian bukan semata-mata ketersediaan armada transportasi, melainkan kondisi pelabuhan yang belum memadai.
Ia menyebut pelabuhan di Batu Berian terlalu pendek dan belum mencapai bagian perairan yang cukup dalam. Ketika air laut surut, pompong tidak dapat merapat sehingga siswa harus turun dan berjalan menuju daratan.
Menurut Mattobii, apabila siswa harus menunggu air pasang, mereka berisiko terlambat tiba di sekolah. Karena itu, perpanjangan pelabuhan hingga mencapai perairan yang lebih dalam dinilai menjadi salah satu solusi yang perlu diperhatikan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas pompong khusus untuk mengantar dan menjemput siswa sudah tersedia. Namun, keberadaan armada tersebut belum menyelesaikan persoalan apabila kondisi pelabuhan tidak memungkinkan kapal bersandar.
Mattobii juga menyebut kondisi serupa dialami pelajar dari Pulau Panjang yang harus menyeberang menuju Serasan atau Subi untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA.
Terkait keselamatan siswa, pihak sekolah tidak ingin mengambil risiko ketika cuaca buruk, seperti angin kencang, hujan, dan gelombang laut. Siswa yang melaporkan tidak dapat melakukan perjalanan karena kondisi tersebut diperbolehkan tidak masuk sekolah.
Ia berharap pemerintah segera memperbaiki atau memperpanjang pelabuhan Batu Berian. Selain itu, Mattobii juga berharap ke depan tersedia sekolah tingkat SMA di Batu Berian agar akses pendidikan anak-anak setempat semakin mudah dan aman.
Kadisdikbud Natuna: Pendidikan Membutuhkan Sinergi Lintas Sektor
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si., mengatakan persoalan akses pendidikan di wilayah kepulauan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia menjelaskan bahwa Desa Batu Berian belum memiliki sekolah tingkat SMA sehingga siswa harus melanjutkan pendidikan ke pusat kecamatan. Kondisi geografis tersebut membuat transportasi laut menjadi bagian penting dalam menunjang akses pendidikan.
Menurut Ilham, pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan berbagai sektor, termasuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi. Penyediaan fasilitas tersebut melibatkan instansi lain sesuai dengan kewenangannya.
“Berbicara pendidikan, itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada dukungan dari semua komponen dan instansi terkait, seperti halnya penyediaan akses jalan, pelabuhan, hingga sarana transportasi yang layak. Dinas Pendidikan tentu tidak memiliki menu program pembangunan pelabuhan, sehingga ini harus diselesaikan secara lintas sektor melalui Musrenbang,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026).
Terkait keselamatan siswa yang harus menyeberangi laut, Ilham mengingatkan penyedia transportasi, pemerintah desa, dan pihak sekolah agar tidak memaksakan perjalanan ketika kondisi cuaca dan iklim tidak memungkinkan.
Ia meminta sekolah memberikan kebijakan khusus kepada siswa yang tidak dapat berangkat akibat kondisi tersebut, disertai tugas tambahan agar proses pembelajaran tetap berjalan.
“Pesan saya kepada masyarakat, ketika kondisi iklim dan cuaca tidak memungkinkan, anak-anak kita berikan diskresi atau izin tidak masuk sekolah, dan pihak sekolah memberikan tugas tambahan agar mereka tidak tertinggal pelajaran,” terangnya.
Ilham juga mengakui persoalan akses pendidikan serupa tidak hanya terjadi di Serasan, tetapi juga di Pulau Panjang dan Kerdao.
Ia menyebut persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Disdikbud untuk merumuskan kebijakan bersama instansi terkait. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melalui program Meling atau Monitoring dan Evaluasi Keliling, yakni kegiatan pemantauan langsung ke satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Natuna.
“Ini akan menjadi evaluasi. Artinya, perlu menjadi catatan bagaimana kita merumuskan kebijakan dengan lintas sektor, baik Dinas Perhubungan, mungkin PUPR, maupun dinas-dinas lain terkait untuk memikirkan atau merancang bagaimana keterjangkauan akses tadi bisa jauh lebih baik,” jelasnya.
Ilham menambahkan, kunjungan lapangan diperlukan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga dapat melihat langsung kondisi dan kebutuhan sekolah.
Dardani: Pemerintah Jangan Menutup Mata
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, S.IP., menyatakan kondisi siswa yang harus menerobos laut demi memperoleh pendidikan sangat memprihatinkan.
Ia menilai pemerintah harus lebih jeli melihat kebutuhan masyarakat, terutama di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendukung.
“Menyikapi yang terjadi di Batu Berian memang miris. Seharusnya pemerintah cukup jeli memantau kebutuhan masyarakat, terkhusus tentang dunia pendidikan tersebut. Dalam hal ini, bukan saja prasarana bangunan fisik yang dibutuhkan, apalagi kita berada di daerah kepulauan, di mana keberadaan sekolah tidak semua tempat terpenuhi,” tegas Dardani kepada Koran Perbatasan melalui pesan WhatsApp, Minggu (8/11/2026).
Selain Batu Berian, Dardani turut menyoroti kondisi pelabuhan di Desa Hilir yang menurutnya sudah tidak layak dilewati. Ia menyebut terdapat pengguna pelabuhan yang bahkan harus merangkak ketika melintasi fasilitas tersebut.
“Pelabuhan yang ada di Desa Hilir itu sudah tidak layak lagi untuk dilewati. Bahkan, ada yang sampai merangkak melewati pelabuhan tersebut. Padahal, di situ ada tenaga pengajar atau guru yang pulang-pergi lewat pelabuhan tersebut. Ini sudah beberapa kali diekspos di media sosial. Seharusnya pemerintah jeli, tidak menutup mata, dan menjadi prioritas sebelum terjadi musibah dan ada korban,” jelasnya.
Dardani juga mengingatkan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan harus didukung oleh fasilitas yang memadai. Ia meminta Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya membangun koordinasi agar persoalan akses transportasi pelajar dapat ditangani.
“Kembali kepada perjuangan siswa-siswi yang sampai mengarungi laut, itu sangat berisiko. Dengan pengorbanan yang dilakukan karena ingin memperoleh pengetahuan, pemerintah harus memperhatikan. Apalagi mengacu pada UUD 1945 tentang pendidikan, baik itu hak anak maupun anggaran 20 persen yang sudah ditetapkan. Tinggal disinergikan dengan lembaga yang ada kaitannya untuk mengimplementasikan agar proses belajar mengajar bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik itu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan lembaga lainnya,” lanjutnya.
Anggaran Sejak 2022 Dipertanyakan, DPRD Targetkan 2027
Dardani turut mempertanyakan kejelasan rencana pembangunan jembatan atau tambatan perahu di Batu Berian yang menurut informasi diterimanya pernah masuk dalam perencanaan anggaran sejak 2022.
Ia meminta pemerintah tidak terus menunda kebutuhan infrastruktur yang dinilai penting bagi keselamatan pelajar dan aktivitas masyarakat.
“Kami dari Komisi I tidak tinggal diam untuk mengingatkan sesuai tupoksi kami. Jangan ditunda-tunda lagi, apalagi katanya sudah pernah dianggarkan sejak 2022, kok masih belum direalisasikan?” ujarnya.
Dardani berharap, jika pembangunan tersebut belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 atau berstatus pending, pemerintah setidaknya dapat mengalokasikan anggaran dan merealisasikannya pada 2027.
“Kalau Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan atau pending, minimal tahun 2027 sudah harus dibangun. Karena itu pasti manfaatnya bisa untuk kebutuhan yang lain juga, apalagi keluhan yang disampaikan masyarakat sangat membutuhkan jembatan, tambatan, atau pelabuhan perahu tersebut,” tambahnya.
Ia memastikan Komisi I DPRD Natuna akan terus mengawal persoalan tersebut agar aspirasi masyarakat Batu Berian mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun provinsi.
“Kepada masyarakat Serasan, khususnya Batu Berian, mudah-mudahan dengan keadaan ini bisa berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Insyaallah kami dari Komisi I akan tetap menggiring, semoga segera direalisasikan. Ini menjadi harapan kita bersama,” pungkas Dardani.
Menunggu Realisasi, Keselamatan Pelajar Jadi Perhatian
Keterangan Haironi, Mattobii, H. Ilham Kauli, dan Dardani memperlihatkan bahwa persoalan akses pendidikan siswa Batu Berian berkaitan erat dengan infrastruktur pelabuhan, transportasi laut, kondisi geografis, dan keselamatan perjalanan.
Haironi menyampaikan usulan pembangunan tambatan perahu yang telah diperjuangkan sejak 2022. Mattobii menjelaskan bahwa armada pompong sudah tersedia, tetapi kondisi pelabuhan masih menjadi kendala. Disdikbud Natuna menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor, sedangkan DPRD meminta pembangunan tidak kembali tertunda.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret pemerintah. Kejelasan perencanaan, penganggaran, dan realisasi pembangunan pelabuhan menjadi hal penting agar para pelajar Batu Berian tidak terus menghadapi risiko perjalanan laut demi memperoleh pendidikan.
Laporan: Dini
