“Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa persoalan akses pendidikan di wilayah kepulauan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Kondisi siswa di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, yang harus melewati air laut untuk bersekolah menjadi catatan penting perlunya dukungan lintas sektor, terutama dalam penyediaan akses transportasi dan infrastruktur pendukung.”
NATUNA – Perjuangan siswa di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, untuk menempuh pendidikan dengan melewati air laut hingga setinggi pinggang bahkan dada menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Natuna.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan akses pendidikan di wilayah kepulauan, terutama bagi anak-anak yang harus menempuh perjalanan antardesa menggunakan transportasi laut untuk mencapai sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si., mengatakan persoalan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur lain, seperti jalan, pelabuhan, transportasi, hingga konektivitas internet.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, Desa Batu Berian merupakan bagian dari Kecamatan Serasan yang memiliki fasilitas pendidikan dasar. Sementara itu, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA, siswa harus menuju wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas sekolah tersebut.
“Berbicara dunia pendidikan, tentunya akses pendidikan itu diharapkan mudah dijangkau oleh masyarakat ataupun anak-anak. Yang menjadi persoalan, ketika berbicara sarana dan prasarana, tentu sarana pendidikan SD dan SMP merupakan ranah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, berbicara infrastruktur lain seperti akses jalan dan pelabuhan, tentu ada peran dinas terkait lainnya,” ujarnya kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026).
Menurut Ilham, persoalan seperti ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui program Disdikbud. Diperlukan pemetaan kebutuhan dan keterlibatan berbagai pihak agar persoalan akses pendidikan dapat masuk dalam pembahasan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Berbicara pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada dukungan dari masyarakat dan semua komponen yang ada di daerah kita. Persoalan-persoalan pendidikan harus dikaitkan dengan sistem pendukungnya, bukan hanya sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga jalan, pelabuhan, transportasi, serta konektivitas,” jelasnya.
Keselamatan Siswa Harus Menjadi Prioritas
Menanggapi risiko perjalanan siswa yang harus melewati perairan, Ilham mengingatkan penyedia transportasi, pemerintah desa, dan pihak terkait agar tidak memaksakan perjalanan ketika kondisi cuaca dan iklim tidak memungkinkan.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, transportasi antardesa tersebut telah memiliki persyaratan administrasi dan izin dari pihak perhubungan. Namun, kelayakan perjalanan tetap harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan penumpang.
“Ketika kondisi iklim tidak memungkinkan, pihak desa ataupun penyedia transportasi harus mempertimbangkan untuk tidak membawa anak-anak. Karena apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Itu bisa membahayakan keselamatan penumpang,” tegasnya.
Ia juga meminta pihak sekolah memberikan kebijakan khusus apabila siswa tidak dapat berangkat karena kondisi cuaca atau kendala perjalanan. Menurutnya, siswa yang tertinggal pelajaran perlu mendapatkan tugas tambahan agar proses pembelajaran tetap berjalan.
“Pesan saya kepada masyarakat, ketika kondisi iklim dan cuaca tidak memungkinkan, anak-anak ini mungkin diberikan semacam diskresi atau kebijakan dari pihak sekolah untuk izin tidak masuk sekolah dan diberikan tugas tambahan. Itu yang pertama,” katanya.
Terkait penyebab transportasi laut tidak dapat merapat ketika air surut, Ilham mengaku belum mengetahui secara pasti kondisi di lapangan. Ia menduga persoalan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi alur perairan yang dangkal atau fasilitas dermaga yang kurang memadai.
“Ketika air surut, mungkin persoalannya alurnya yang dangkal atau dermaganya kurang panjang. Saya belum sampai sejauh itu mengetahui kondisi di lapangan. Namun, ini menjadi perhatian saya dan akan coba dipetakan,” ungkapnya.
Akses Pendidikan Perlu Masuk Prioritas Pembangunan
Ilham turut menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat berupa pembangunan jalan, pelabuhan, maupun sarana dan prasarana gedung sekolah.
“Yang kedua, saya berharap pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga menyuarakan hal ini. Ada beberapa skala prioritas, apakah itu jalan, pelabuhan, atau sarana dan prasarana gedung sekolah yang dibutuhkan. Harus ada keterlibatan semua komponen masyarakat agar pendidikan kita menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menyatakan persoalan akses pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk Serasan, Pulau Panjang, dan Kerdao, akan menjadi bagian dari evaluasi Disdikbud Natuna.
Untuk menindaklanjuti berbagai persoalan pendidikan, Ilham menyampaikan bahwa dirinya memiliki program monitoring dan evaluasi keliling dengan mengunjungi satuan pendidikan secara bertahap.
Menurutnya, kunjungan langsung diperlukan untuk membandingkan laporan administrasi dengan kondisi nyata di sekolah. Melalui cara tersebut, pihaknya dapat melihat berbagai kebutuhan yang mungkin belum sepenuhnya tergambar dalam laporan, mulai dari kondisi ruang kelas, fasilitas sekolah, hingga ketersediaan tenaga pendidik.
“Persoalan itu bukan hanya terjadi di Serasan. Di Pulau Panjang dan Kerdau juga terjadi. Ini perlu menjadi catatan bagaimana kita merumuskan kebijakan bersama lintas sektor, baik Dinas Perhubungan, PUPR, maupun dinas-dinas terkait lainnya,” katanya.
Ia menegaskan, keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah dan masyarakat menjadi bagian penting untuk meningkatkan keterjangkauan akses pendidikan di wilayah perbatasan.
“Berbicara pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu campur tangan OPD-OPD lain agar keterjangkauan akses pendidikan jauh lebih baik,” pungkasnya.
Laporan: Dini
