“Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Ayub, membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam pandangan tersebut, Fraksi PPIR mempertanyakan penanganan persoalan air bersih dan pasokan listrik serta meminta pemerataan pembangunan dan penggunaan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.”
ANAMBAS – Persoalan air bersih dan pasokan listrik menjadi perhatian Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan Ayub.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PPIR menyampaikan sejumlah catatan mengenai arah kebijakan anggaran, pemerataan pembangunan antarpulau, pelayanan dasar, dan pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PPIR menilai pembahasan APBD 2027 perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kebutuhan air bersih. Fraksi PPIR meminta pemerintah daerah mengambil langkah penanganan yang berkelanjutan agar persoalan tersebut tidak terus berulang dan membebani masyarakat.
Fraksi juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi kekeringan serta pengelolaan sumber air bersih yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Selain air bersih, pasokan listrik turut menjadi perhatian. Fraksi PPIR meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PLN, untuk mencari solusi atas persoalan kekurangan pasokan listrik yang berdampak pada masyarakat.
Bagi Fraksi PPIR, pemenuhan air bersih dan listrik merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.
Belanja Modal Rp40,09 Miliar
Selain pelayanan dasar, Fraksi PPIR turut memberikan catatan terhadap rencana belanja modal dalam APBD 2027 yang tercatat sebesar Rp40.097.844.063,85.
Fraksi meminta penjelasan mengenai penentuan prioritas belanja modal, lokasi kegiatan, manfaat pembangunan, serta mekanisme pemerataan anggaran di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sebagai daerah kepulauan, pembangunan infrastruktur dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil, termasuk akses jalan, dermaga, jaringan komunikasi, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan.
Fraksi PPIR juga menekankan agar setiap alokasi anggaran memiliki sasaran dan indikator kinerja yang jelas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam hal pendapatan daerah, Fraksi PPIR mencatat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam nota keuangan APBD 2027 sebesar Rp35.106.510.591,96. Fraksi mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah secara terukur tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pengelolaan belanja daerah juga diminta dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan yang lebih merata.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PPIR berharap pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD, terutama terkait kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Laporan: Azmi
