ANAMBAS (KP) – Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas) Adies Saputra, S.IP, M.Si membenarkan memang banyak usulan pembangunan tidak terakomodir pada tahun 2020-2021.
Menurut Adies Saputra, usulan yang tidak terakomodir baik dari desa maupun kecamatan pada tahun sebelumnya dikarenakan kondisi keuangan daerah terbentur masa pandemi Covid-19.
“Awalnya semuan usulan sudah kita masukan di dokumen APBD, tetapi karena Covid-19 usulan-usulan masyarakat desa dan kecamatan itu hampir semuanya di hapus, kita diminta fokus pada penanganan Covid-19,” ungkapnya kepada koranperbatasan.com diruang dinasnya, Jum’at 26 Maret 2021.
Kata Adies Saputra, untuk tahun 2021 ini pihaknya juga berupaya memuatkan usulan-usulan tersebut dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, tetapi tidak semuanya diakomodir. “Tapi bukan tidak ada sama sekali, tetapi tidak semuanya dapat diakomodir karena Covid-19,” unjarnya.
Adies Saputra menjelaskan disamping masih ada banyak kebutuhan penanganan Covid-19, Bappeda juga tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan usulan-usulan mana saja yang harus dimasukan dalam program kegiatan pada dokumen anggaran.
“Itu bukan menjadi kewenangan kami satu-satunya, ada kewenangan tim anggaran pemerintah daerah jdan kewenangan dari DPRD. Kami sudah menyurati dari pihak ini supaya usulan-usulan musrenbang menjadi prioritas dimuat, kita masukkan bersama didalam anggaran,” jelasnya.
Tapi lanjut Adies Saputra ternyata dari teman-teman ada juga punya prioritas-prioritas lain yang menurut mereka tentu tidak kalah penting. Jadi kami tidak harus memaksa kecuali hanya Bappeda yang memutuskannya, pasti akan kita akomodirkan semuanya.
“Tanggungjawab kami Bappeda hanya sampai di dokumen perencanaan, sementara untuk dokumen anggaran ada institusi lain juga yang berperan meloloskan kegiatan-kegiatan yang ada di musrenbang,” terangnya.
Adies Saputra memastikan musrenbang tahun 2021 dalam rangka penyusunan dokumen untuk tahun 2022 diharpkan kegiatan tidak hanya menghadirkan Bappeda saja, tetapi melibatkan badan keuangan.
“Karena penganggaran dari mereka, kalau hanya kami saja dan mereka tidak diundang, bisa-bisa tidak masuk usulan itu. Kemudia dari DPRD juga harus ada karena usulan-usulan dalam musrenbang itu mesti selaras dengan aspirasi DPRD,” imbuhnya.
Lebih jauh dijelaskan Adies Saputra, tidak semua usulan selaras, beberapa program ada yang bersumber dari aspirasi wakil rakyat dan ada pulang dari hasil musrenbang. Sebagian besar usulan di musrenbang berbeda dengan yang diusulkan masyarakat melalui aspirasi DPRD.
“Oleh karena itu kami minta DPRD juga diundang karena kewenangan anggaran itu ada juga disana (DPRD-red). Tapi ini harus dipahami betul-betul, bukan berarti saya menyalahkan DPRD, saya tidak menyalahkan DPRD bahwa DPRD tidak ada mengakomodir,” pungkasnya.
Adies Saputra mengutarakan hal tersebut agar terciptanya sinergitas antara usulan yang disampaikan masyarakat melalui Bappeda dengan usulan masyarakat disampaikan kepada DPRD dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Anambas.
“Kita ingin itu sejalan, kalau misalnya tak sama macam mana?. Usulan melalui musrenbang beda, usulan melalui DPRD beda, usulan yang disampaikan melalui kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati juga berbeda, akhirnya pasti yang masuk salah satu dari ini tadi,” tuturnya.
Adies Saputra berharap semua usulan baik dari masyarakat melalui musrenbang, aspirasi DPRD dan usulan-usulan melalui mekanisme lain harus tetap sejalan dengan tema dan kualitas rencana pembangunan daerah.
“Untuk tahun 2022 tanggal 30 Maret besok kita akan menyelenggarakan musrenbang di Pasir Peti, dari wartawan dan tiga organisasi juga kami undang. Karena terbatas, maka kami mengundang kepesertaan hanya sekitar 70 orang saja, selebihnya melalui vicon. Jadi ini dalam rangka menyusun rencana pembangunan untuk tahun 2022,” sebutnya.
Menurut Adies Saputra, untuk pembangunan jangka pendek fokus pertama adalah penguatan sistem kesehatan. “Karena kemarin waktu awal Covid-19 kita babak belur, tidak punya sistem kesehatan memadai, makanya kita fokus kesana. Kita ingin ada satu RSUD di Anambas dalam lima tahun kedepan betul-betul menjadi fasilitas pendidikan bagi kita semua,” harapnya.
Fokus kedua untuk jangka pendek kata Adies Saputra adalah pemulihan ekonomi khusus bagi pelaku UMKM. “Makanya Pak Bupati menginginkan dana bergulir dimaksimalkan. Sebelumnya dana bergulir hanya Rp 500 juta, tahun ini kalau tak salah Rp 1 milyar atau 1,5 milyar. Tapi nanti pak wartawan bisa konfirmasi ulang ke Disperindag, yang jelas diatas Rp 500 juta. Dalam 5 tahun Pak Bupati menginginkan Rp 10 miliar, jadi ini dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi,” paparnya.
Kemudian kata Adies Saputra pihaknya juga memfokuskan pembangunan mengarah pada konektifitas wilayah desa dan kecamatan yang belum terjangkau oleh akses-akses memadai.
“Contoh seperti di Pulau Bajau, sudah membangun jalan tetapi belum di hotmix ingin dilanjutkan dalam jangka menengah. Kemudian ada jemabatan Air Bini dan di Kampung Baru Air Asuk, desaennya sudah ada dan kami sudah berkoordinasi dengan provinsi rencananya akan kita kolaborasi, sistem kerjanya sering. Mudahan bisa kita wujudkan dalam 5 tahun jangka menengah,” ujarnya.
Sedangkan untuk jangka panjang Adies Saputra menyebutkan pembangunan di Anambas terfokus pada sektor perikanan dan pariwisata.
“Kalau pariwisata konsentrasi kita adalah pada pariwisata bahari, sedangkan untuk perikanan kita lebih pada peningkatan budidaya. Kita sudah atur untuk jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun dan jangka panjang 20 tahun. Nah 20 tahun itu sudah berlangsung dari tahun 2005-2025, jadi itu termuat dalam recana pembangunan jangka panjang daerah,” ungkapnya.
Setelah tahun 2025 Recana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah akan kembali disusun ulang karena target pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 sudah berakhir.
“Setelah itu akan kita susun ulang RPJP baru untuk 20 tahun kedepan. Jadi usaha dan keberanian tidak cukup tanpa ada tujuan arah dan perencanaan. Kalau kita menyusun gagal dalam merencanakan itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Sudah kita rencanakan baik-baik saja belum tentu hasilnya bagus, apa lagi kalau sudah gagal dalam merencanakan itu,” cetusnya.
Sebelum mengakhiri sesi wawancara Adies Saputra berharap seluruh stekholder baik OPD dan DPRD maupun masyarakat untuk tetap fokus kepada beberapa projek yang memang sudah mejadi kepentingan khalayak banyak, seperti pembangunan rumah sakit.
“Sebetulnya kalau stekholder kita fokus ke rumah sakit dalam waktu 5 tahun sudahbisa terkaper fasilitasnya. Selain itu saya berharap juga terutama pemerintah desa mari kita bekerja sesuai dengan kewenangan karena anggaran kita terbatas,” tutupnya. (KP).
Laporan : Azmi Aneka Putra
