NATUNA (KP),-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, mengatakan 21 tahun menjadi kabupaten, ketersediaan lapangan pekerjaan di Natuna hanya mengandalkan penerimaan honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Junaidi, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya industri yang masuk untuk menampung tenaga kerja secara skala besar di Natuna. Sehingga putra-putri daerah yang telah usai melakukan jenjang pendidikan hanya bisa menaruh harapan menjadi honorer dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
“Lapangan pekerjaan dan usaha ekonomi masyarakat yang memang belum bisa berkembang. Dimana-mana putra-putri daerah kita ini, tidak ada jalan lain hanya mengharapkan di pemerintahan menjadi honorer atau PNS. Tetapi untuk lapangan pekerjaan yang bisa mengcover seluruh masyarakat Natuna pada 21 tahun ini belum ada,” katanya kepada koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Rabu, 11 November 2020.
Alasan mengapa tidak adanya industri yang masuk lanjut junaidi, dikarenakan daya tarik untuk berinvestasi di Natuna bagi investor masih kurang hingga saat ini. “Nah ini yang saya rasa menjadi permasalahan. Bagaimana melobi investor ketika kita ingin mendatangkannya, tentunya kita harus memberikan dengan berbagai promosi-promosi yang ada, baik itu izin ataupun lahannya,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Junaidi meminta kepada pemerintah daerah agar kedepan tidak lagi mempersulit investor terkait dengan regulasi birokrasi yang ada, sehingga minat investor untuk berinvestasi di Natuna semakin tinggi. “Itu yang tidak kita inginkan, karena memang regulasi yang ada, investor merasa kesulitan. Sulit birokrasi, perizinan dan ditambah lagi dengan tranportasinya. Itu yang harus kita benahi kedepannya,” pintanya.
Lanjut Junaidi menerangkan, masalah lapangan pekerjaan merupakan salah satu bentuk penguatan ekonomi pada masyarakat dan sangat penting diprioritaskan oleh pemerintah daerah maupun legislatif kedepannya.
“Kami sangat mengharapkan hal tersebut dapat terwujud kedepannya. Karena memang merupakan tugas pemerintah daerah dan tugas kami legislatif, bagaimana memikirkan penguatan ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan kerja. Itu wajib kita lakukan, ditambah lagi dengan keadaan pandemi Covid-19 ini, penguatan ekonomi masyarakat sangat penting dan memang menjadi PR besar bagi kami,” terangnya.
Sementara itu, secara kasat mata Junaidi melihat perkembangan berbagai Infrastruktur di Natuna, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya banyak mengalami perubahan. “Tentunya beberapa infrastruktur ada perubahan, walaupun belum maksimal. Seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, transportasi dan listrik. Terkait moda transporatsi tidak bisa dipungkiri, ada beberapa daerah yang belum maksimal, seperti Pulau Laut, Subi dan Seluan,“ ungkapnya.
Selaku Anggota DPRD sekaligus penyambung suara dari masyarakat, Junaidi berharap kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna yang terpilih nantinya, bisa menjadi pemimpin yang merasakan bahwa APBD itu adalah bukan uang pribadinya.
“APBD itu diperuntukkan untuk masyakat Natuna. Siapapun yang terpilih nantinya, kita mengharapkan pemimpin yang tau tupoksi. Haknya adalah gaji dan tunjangan operasional, selebihnya itu hak masyarakat. Jika Natuna sudah memiliki pemimpin yang mempunyai pola pikir seperti itu, insyaalh warganya akan sejahtera rukun dan harmonis,” tutupnya. (KP).
Laporan : Sandi
Editor : Rid
