BUTON TENGAH – Dalam rangka upaya meningkatkan standarisasi kompetensi dan profesionalisme terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTDP) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di kota Surabaya. Selasa 03 Desember 2024.
Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTDP) mengutus perwakilannya untuk mengikuti kegiatan Bimtek karena kegiatan ini merupakan langkah strategis.
Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan di Kota Surabaya dan dihadiri oleh salah satu narasumber berkompeten, yakni Mustofa, M.A., Ph.D., seorang Master Trainer Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sekaligus aktivis PBJ yang telah memiliki reputasi tinggi dalam bidangnya.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis DPMPTSP Buton Tengah dalam memperkuat pemahaman dan penerapan standar PBJ yang berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan.
Dalam sambutannya, Mustofa menekankan pentingnya penguasaan teknis dan pengetahuan mendalam terhadap regulasi terkait, termasuk penguatan dalam aspek penyusunan dokumen, evaluasi penawaran, hingga pelaporan yang sesuai dengan prosedur hukum.
“Pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal teknis, tetapi juga komitmen untuk menjalankan integritas. Standarisasi adalah langkah fundamental untuk mencegah penyimpangan sekaligus mendukung tata kelola yang lebih baik,” ujar Mustofa dalam salah satu sesi penyampaian materi.
Fokus Pada Pengembangan Kompetensi
Bimtek ini memberikan penekanan pada beberapa aspek penting, seperti strategi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), metode pengadaan berbasis e-procurement, dan optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Selain itu, peserta juga diberikan simulasi pengelolaan kontrak yang berbasis risiko untuk memastikan pelaksanaan PBJ berjalan lancar, efektif, dan bebas dari permasalahan hukum.
Kepala DPMPTSP Buton Tengah, Aris Mahmud, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah.
“Sebagai dinas yang erat kaitannya dengan investasi dan pelayanan publik, penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap proses PBJ berjalan sesuai standar nasional. Dengan mengikuti Bimtek ini, kami dapat mengadopsi praktik terbaik untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam hal infrastruktur penunjang investasi,” Kepala DPMPTSP Buton Tengah, Aris Mahmud.
Implikasi Untuk Pembangunan Daerah
DPMPTSP Buton Tengah meyakini bahwa peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan PBJ akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Dengan menerapkan hasil pelatihan ini, dinas dapat lebih efisien dalam memanfaatkan anggaran, memastikan bahwa barang dan jasa yang diadakan benar-benar mendukung kebutuhan strategis daerah.
Selain itu, DPMPTSP juga berkomitmen untuk menggunakan ilmu yang diperoleh dalam mendukung visi daerah dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif.
Pengadaan barang dan jasa yang tertata dengan baik akan menjadi fondasi untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para investor.
Kolaborasi Antar-Instansi
Partisipasi DPMPTSP dalam Bimtek ini juga mencerminkan sinergi antar-instansi di Buton Tengah. Dalam implementasinya, DPMPTSP akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Melalui kegiatan ini, DPMPTSP tidak hanya menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kapasitas internal, tetapi juga komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Keikutsertaan dalam Bimtek Standarisasi PBJ ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret untuk menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa di masa depan.
Dengan SDM yang terlatih dan standar yang telah ditetapkan, DPMPTSP Buton Tengah optimis mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah serta menciptakan layanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat dan para investor. (KP/ADV).
Laporan : Irfan
