Bupati Natuna Wan Siswandi saat memiminpin rakor Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark di Lantai II Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna Rabu 11 Mei 2022.
NATUNA – Bupati Kabupaten Natuna Wan Siswandi mengatakan Natuna saat ini sedang fokus mengembangkan sektor pariwisata. Saat ini Pemkab Natuna sedang membahas bagaimana membawa Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark di Lantai II Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu 11 Mei 2022.
Dalam hal ini, Wan Siswandi juga diketahui menjabat sebagai Ketua Badan Pengelola Geopark Natuna yang baru saja diambilalih dari Asisten II Pemkab Natuna, Ir. Basri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Asisten II, Ir. Basri dan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Natuna.
Bupati Natuna Wan Siswandi saat memiminpin rakor Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark di Lantai II Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna Rabu 11 Mei 2022.
Saat itu, Wan Siswandi menjelaskan menuju Geopark Internasional ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan tersebut meliputi warisan geologi, pengakuan dari internasional, sistem manajemen pengelolaan, site-site geopark, fasilitas dan jaringan dalam negeri dan internasional.
“Jadi ini semua harus jadi konsen kita semua. Apa yang belum ada kita adakan, apa yang belum lengkap kita lengkapi agar syarat di atas dapat terpenuhi,” kata Wan Siswandi.
Kata Wan Siswandi, geopark merupakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga Natuna dapat diakui oleh UNESCO yang membidangi warisan dunia di PBB.
“Beberapa tahun lalu kita sudah diakui sebagai Geopark Nasional dan sekarang kita sedang berupaya agar menjadi Geopark Global. Saya pikir ini harus kita utamakan untuk kemajuan pariwisata dan sekaligus sebagai soft diplomasi negara kita di kancah internasinal,” jelasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Hardinansyah, memaparkan persiapan dan kekuranagn serta kelengkapan Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark.
Ia pun menekankan kepada seluruh OPD agar turut terlibat mendorong kemajuan langkah Geopark Natuna untuk segera dapat lolos ke UNESCO.
“Kita sudah ada jembatan ke UNESCO dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sekarang tinggal kita bagaimana melengkapi syarat-syaratnya. Saya minta semua OPD terlibat. Adapun detail apa yang kita perlukan, biar dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata,” tegasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Hardinansyah menuturkan, upaya untuk memasukkan Geopark Natuna ke UNESCO sudah dimulai sejak 2018 lalu. Bahkan pada tahun 2019 dan 2020 Geopark Natuna sudah coba diajukan ke salah satu badan internasional.
“Cuma kita ada beberapa kendala sehingga kelengkapan persyaratan belum bisa kita penuhi,” tutur Hardinansyah.
Adapun kendala yang dimaksud meliputi dessier yang berisi 100 item belum lengkap, jumlah geosite sebanyak 20 titik belum lengkap, pengelola geosite belum lengkap, akses jalan belum lengkap, kelengkapan fasilitas belum terpenuhi dan lahan yang diperlukan untuk pengembangan geosite belum lengkap.
“Jadi saat ini kita baru ada delapan geosite, sementara untuk masuk UNESCO kita mesti memiliki 20 geosite. Tapi menurut keterangan yang kami dapatkan, tidak apa-apa jumlah geosite kurang dari 20 asal geosite yang ada sudah dilengkapi sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh UNESCO,” papar Hardinansyah.
Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Natuna, Ir. Basri saat memaparkan persiapan dan kekuranagn serta kelengkapan Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark.
Pada kesempatan itu, Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Natuna, Ir. Basri juga mengingatkan kepada seluruh OPD agar dapat terlibat langsung dalam upaya persiapan menuju Geopark Global.
Ia memberikan apresiasi ke Bupati Natuna yang telah memberikan perhatian besar pada kegiatan ini, sehingga proses persiapan dapat dilaksanakan lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar.
“Sekarang Pak Bupati sudah resmi mengetuai badan ini. Jadi tidak ada alasan bagi seluruh OPD untuk tidak aktif terlibat dalam upaya ini meskipun leading sektornya tetap berada di Dinas Parisiwata dan Kebudayaan. Mudahan-mudahan semua kendala ini segera dapat diatasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BP3D Moestofa juga menyampaikan perlu peran dari masyarakat untuk pengelolaannya. Rapat koordinasi dengan provinsi perlu juga dilakukan agar provinsi juga berperan dalam penetapan geopark. (KP).
