Natuna, (KP), – Wakil Ketua I DPRD, Hadi Candra, S.Sos dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, H. Pang Ali, menghadiri kegiatan musyawarah pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Serasan. Pengembangan yang memasuki tahapan sosialisi oleh Badan Pengelola Perbatasan (BPP), Kabupaten Natuna itu, berlangsung di ruang Balai Pertemuan Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan, Selasa (01/05).
Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Hadi Chandra, S.Sos memastikan dirinya tidak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2019 jika tidak bisa memperjuangkan anggaran pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan PLBN di Kecamatan Serasan. ” Jika tidak bisa perjuangkan dana pembebasan lahan, tahun 2019 saya tidak akan mencalonkan diri lagi. Anggaran sudah tersedia, tinggal lahan saja yang perlu kita siapkan, jadi bagi masyarakat yang nanti terkena dampak pembangunan di mohon sekali dukungannya. Karena kalau satu saja tidak setuju, maka akan menggugurkan yang lainnya, ” tegas Candra.
Menurut Candra, PLBN akan mempercantik beranda terdepan NKRI, dari sembilan titik Se-Indonesia, Kecamatan Serasan menjadi salah satu sasaran pengembangan. Program Nawacita Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran merupakan kesempatan emas bagi warga Serasan. “ Kesempatan ini tidak akan terulang lagi, beda Presiden beda program, maka kesempatan itu harus kita kejar, mohon semua pihak mengedukasi kepada masyarakat. Jadi kita harus berpikir positif, jangan sampai kesempatan di depan mata hilang begitu saja. Sayang sekarang ini ada banyak program pusat di tarik kembali, hanya karena kendala lahan, ” papar Candra.
Sebagai wakil rakyat, Candra mengingat kembali tentang perjuangan masyarakat Natuna sejak lama telah mengusulkan PLBN kepada Pemerintah Pusat, namun selalu di tolak. “ Dampak dari PLBN luar biasa, kita sejak dulu telah puluhan kali surati Pemerintah Pusat agar Natuna bisa di jadikan cek poin bagi wisatawan. Sudah bertahun-bertahun kita desak tidak juga membuahkan hasil. Tetapi Serasan tanpa di minta, PLBN di bangun oleh Presiden, sungguh sangat beruntung. Saat ini wisatawan tidak bisa masuk langsung ke Natuna, berbeda dengan Anambas semua telah tersedia, salah satunya wisata di Pulau Bawah. Natuna juga bisa seperti itu, Serasan memiliki pantai sisi yang telah di tetapkan sebagai pantai alami terbaik di dunia, sangat menjnjikan, ” sebut Candra.
Hal senada juga di sampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, H. Pang Ali, berharap rencana tersebut cepat terealisasi. “ Sangat di harapkan dari PLBN itu, adalah terbukanya jalur resmi Sematan (Serawak) – Serasan, kami mohon betul dukung semua pihak agar pembangunan ini berjalan lancar. Jika tidak ada anggarannya, saya orang yang paling kecewa. Pembangunan PLBN ini, dampak dari delapan orang warga kita yang ditangkap saat masuk Sematan beberapa waktu lalu. Karena itu, saya telah bicara langsung dengan bupati, dan kita telah sepakat mendukung anggaran untuk pembebasan lahan PLBN, ” jelas Pang Ali.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala BPP Kabupaten Natuna, Marka DJ, S.Pd, Camat Serasan, Edi Priyoto, perwakilan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Natuna, Unsur Muspika Kecamatan Serasan, Kepala Desa Se-Kecamatan Serasan, Perangkat Desa Tanjung Setelung, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, pemilik lahan, dan sejumlah warga Desa Tanjung Setelung.
Pada kesempatan itu, Camat Serasan Edi Priyoto meminta agar perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan keluh kesahnya terkait rencana pengembangan PLBN di Kecamatan Serasan. ” Dengan adanya sosialisasi ini tentunya akan menjadi jelas, silakan semuanya bertanya. Dari 143 Milyar, bayangkan jika 20 persen saja dana terserap di Serasan, tentunya mendapat imbas luar biasa. Contoh anggaran 1 Milyar saat pembangunan tower kemarin saja, sudah banyak manfaat di rasakan masyarakat, ” ujar Edi Priyoto.
Sebagai Camat, Edi Priyoto berharap apa yang telah di rencanakan segera terealisasi. Menurutnya, pembangunan PLBN juga menimbulkan efek domino, dan tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada hak masyarakat. “ Akan menjadi pintu masuk bagi wisatawan luar negeri, jadi kami berharap rencana ini bisa terealisasi. Karena kami pihak kecamatan ikut menjamin hak-hak masyarakat, tentu akan kita perjuangkan, terutama masaalah lahan. Tergantung kita semua, mau atau tidak,” sebut Edi Priyoto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPP Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Marka DJ, mengatakan saat ini Pemerintah Pusat tengah konsentrasi membangun daerah perbatasan. Menurutnya, PLBN Kecamatan Serasan merupakan salah satu dari sembilan titik yang ada di Indonesia, dan bagian dari hubungan bilateral antar dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. ” Kita selalu menyambut baik apapun program Pemerintah Pusat, apa lagi yang sifatnya membangun. Khususnya masyarakat Serasan, perlu sambut baik rencana ini, ” tegas Marka.
Menurut Marka, dalam waktu dekat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meninjau langsung, memastikan kesiapan titik lokasi pembangunan PLBN di Serasan. “ PLBN merupakan keinginan Presiden Jokowi melalui program bagian cipta karya PUPR. Sebentar lagi akan turun tim survey dari pusat, berdasarkan perencanaan titiknya ada di Desa Tanjung Setelung. Jadi tugas dan tanggung jawab kita atas pembangunan itu, adalah mempersiapkan lahan. Saya selaku pimpinan ingin memastikan setuju, atau sepakat tidak di bangun PLBN ?, ” tanya Marka kepada semua yang hadir, sontak di jawab setuju oleh para perwakilan masyarakat.
Kata Marka, hasil dari sosialiasi, merupakan langkah awal serta dasar untuk rekomendasi BPP ke Pemerintah Pusat, bahwasanya warga setempat sudah menyetujui. Langkah berikutnya, Pemda Natuna tidak akan membiarkan begitu saja lahan yang terkena dampak dari pembangunan PLBN. “ Kami akan ikut membantu warga jika nanti terkena dampak, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada, seperti NJOP dan lainnya. Kalau bisa koordinasi dengan camat, supaya tidak berkembang isu negatif, “ tutup Marka.
Darmawi, tokoh masyarakat Kecamatan Serasan menyambut baik wacana pengembangan PLBN, asal tidak merugikan masyarakat. “ Ganti untung rugi, yang dikatakan Kepala BPP tadi harus jelas sebelum pembangunan di mulai. Karena penting, agar tidak beredar isu macam-macam, meresahkan warga. Kami sangat setuju, namun harus ada negosiasi, dan masyarakat tidak mengungsi dari Desa Tanjung Setelung, karena sumber kehidupan mereka di situ,” ujar Darmawi kepada Koran Perbatasan usai acara.
Lukman, Kabid PLBN BPP Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, saat menyampaikan persentase, atas rencana pengembangan PLBN, mengatakan, jika rencana tersebut dapat di realisasikan, maka Kecamatan Serasan akan memiliki pelabuhan termegah di Natuna. ” Pelabuhan termegah Se-Natuna, ” ucap Lukman. (***).
Narasi & Poto : Cherman
