Natuna, (KP), – Tepatnya pada Selasa (05/06/2018) malam, Ruang Rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri tampak riuh. Sekitar pukul 21.30 Wib, Ketua DPRD Natuna, Yusripandi, bersama Wakil Ketua I, Hadi Candra, dan Wakil Ketua II, Daeng Amhar, terlihat memasuki ruangan, menyusul, Sekda Natuna, Wan Siswandi, S.Sos, M.Si dan Suryanto, Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD).
Sebelumnya, didalam ruangan sudah menunggu tujuh belas wakil rakyat, dan anggota TAPD. Berkumpulnya 20 penyambung suara rakyat, dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) itu, dalam rangka dengar pendapat, membahas tentang kesiapan keuangan daerah. Sayangnya, wartawan, yang ada saat itu, tidak diperbolehkan masuk, karena rapat berlangsung tertutup.
Pembahasan yang sempat tertuda di pagi hari itu, tentunya membuat pekerja pencari berita penasaran. Guna memperoleh keterangan pasti, akhirnya sejumlah pewarta, memutuskan menunggu hingga rapat selesai. Pembahasan alot hanya bisa di pantau dari luar kaca tembus pandang, pintu masuk ruangan rapat paripurna. Pintu mulai terbuka, sekitar pukul 00.00 malam. Dengan wajah sedikit lesu, sesekali melontarkan senyum, satu-persatu wakil rakyat, dan TAPD bergegas keluar.
Ketua DPRD Natuna, Yuripandi, saat diminta keterangan, mengatakan tujuan utama dari rapat, adalah meminta kepastian, dari TAPD tentang keuangan daerah. “ Pembahasan kita malam ini, adalah meminta kepastian, dari pihak keuangan Pemda, kira-kira mampu atau tidak keuangan kita mebiayai seluruh kegiatan yang ada didalam APBD. Kalau memang mereka bilang defisit, atau tidak mampu, cepat-cepat kita buat perubahan, tunda dulu kegiatan yang ada. Karena target kita, bulan Agustus, RAPBD sudah harus disah-kan, “ terang Yusripandi, menjawab pertanyaan wartawan di depan ruang rapat paripurna.
Menurutnya, hasil yang diperoleh dari rapat tersebut, TAPD belum dapat menyimpulkan, karena transfer uang, baik dari Pemerintah Provinsi, maupun Pusat, secara utuh, belum masuk ke Kas Daerah. “ Intinya dana tunda salur kita, belum semuanya di serahkan ke daerah. Jawaban, Pak Sekda kondisi saat ini, hanya bisa TU (Tambah Uang), untuk disetiap kegiatan OPD. Kemudian untuk proyek-proyek, sampai saat ini, satu persen-pun belum ada yang dibayar. Makanya tadi dalam rapat, kita mita agar segera dibayar, “ ujar Yusripandi.
Sebagai pemimpin rapat, Yusripandi memastikan keuangan daerah saat ini memprihatinkan. “ Kondisi kuangan saat ini ada, cuma tidak besar. Tadi sudah kita sampaikan, kalau memang keuangan tidak mencukupi, untuk pembayaran kegiatan-kegiatan fisik, terpaksa semuanya kita pending dulu. Jawabnya, masih menunggu setoran dari provinsi dan pusat, cuma mereka belum bisa memastikan kapan uang itu, akan di transfer. Karena masih ada waktu, makanya nanti kita, dan mereka, akan berangkat ke Jakarta, menemui Menteri Keuangan, “ tutup Yusripandi.
Pada kesempatan itu, Sekda Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos, M.Si, memastikan tidak ada masaalah terjadi, semuanya dalam proses. “ Tidak ada kekurangan, defisit juga tidak ada, secara bertahap masih berjalan, belum berakhir. Hanya saja belum ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, dan DPRD sudah faham. Tadi kami sepakat, akan berangakat bersama-sama ke Jakarta, menanyakan berapa sebenarnya jumlah tunda salur, dengan Menteri Keuangan, agar segara dibayarkan. Estimasi tunda salur kita, sekitar Rp. 100 Miliyar lebih. Kemudian dari Pemerintah Provinsi, ada sekitar Rp. 40 Miliyar lebih, sampai hari ini, belum juga dibayar, “ terang Siswandi.
Kata Siswandi, penentuan akhir kondisi keuangan daerah, baru bisa disimpulkan pada bulan Desember mendatang. “ Dana tunda salur, itu langsung di audit oleh BPK di Kementerian Keuangan, bukan di daerah. Jadi kita berani mengatakan apakah defisit atau tidak, nanti setelah semuanya diterima. Setelah kita hitung jumlah pengeluarannya, pasti akan ketahuan berapa defisitnya, tetapi kalau sekarang belum bisa. Karena kita sendiri, belum tau berapa jumlah, yang akan kita dapat dari Pemerintah Pusat, “ ujar Siswandi.
Menurut Siswandi, tidak terealisasinya sejumlah paket pembangunan karena belum terbayarnya dana tunda salur yang selama ini diharapkan. “ Kalau sudah dibayar oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, totalnya lebih kurang Rp. 200 Miliyar. Menurut saya tentu cukup untuk menyelesaikan semua kegiatan yang ada. Persoalannya sampai hari ini mereka (pusat-provinsi) belum kucurkan ke kita. Jadi nanti, habis lebaran, saya sama Pak Bupati, dan Kabit Anggaran, termasuk kawan-kawan di DPRD akan temui Menteri Keuangan, “ katanya menegaskan.
Sebelum mengakhiri, Siswandi menyebutkan, dari sekian banyak paket hanya ada satu yang besar. “ Kalau yang besar-kan cuma pembangunan gedung daerah saja. Kalau yang lain kecil, misalnya untuk pekerjaan PL, paling berapa lama lah. Artinya masih ada waktu, dan kuncinya itu tadi, bukan di kita, tetapi ada pada Kementerian Keuangan. Makanya kita harus jemput bola, biar ada kepastian, berapa jumlahnya, dan kapan dicairkan. Nah, kalau sekarang, kondisi Kas Daerah, lagi kosong, “ tutup Siswandi. (Amran).
