Natuna, (KP), – Melalui siaran berita ini, saya menghimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, mahasiswa, cerdik pandai, termasuk kawan-kawan wartawan, dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, mari bersama-sama kita berjuang, menjadikan daerah ini provinsi yang bersifat khusus. Dengan cara menyatukan pandangan, menyatukan pendapat, dalam satu badan perjuangan. Pernyataan ini, disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Cabang (Ketua DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri, Jarmin Sidik, SE, Senin (02/04) di salah satu rumah makan, Batu Hitam Ranai.
Himbaun dukungan tersebut kata Jarmin disampaikan dalam keadaan sadar, dan menyadari, mengingat Natuna – Anambas sama-sama berada diwilayah perbatasan, memiliki potensi strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar seperti Cina, Thailand, Fhilipina, Vietnam, Brunai Darusalam, Malaysia, dan Singapura. “ Alasan pertamanya, karena kita adalah daerah strategis, kaya akan sumber daya alam, berbatasan dengan negara-negara tetangga, dan laut kita masih terbilang rawan. Disamping itu, kita juga berada dibagian depan NKRI, jalur perdagangan internasional, atau salah satu tempat lalu lintas kapal-kapal besar dari berbagai negara, “ ujar Jarmin.
Jarmin menyebutkan, peningkatan status wilayah dari kabupaten menjadi provinsi sudah mendasar. Guna menjaga keutuhan, dan keamanan negara, kesetaraan pangkat dalam menghadapi negara-negara tetangga menjadi perlu. “ Untuk pengamanan wilayah saat ini kita hanya punya letkol tiga bunga, karena masih kabupaten. Sementara negara tetangga semuanya sudah berbintang empat. Artinya disitu saja, kita sudah jauh tertinggal, makanya kita minta provinsi biar dipimpin oleh jendral berbintang satu. Tujuannya mengimbangi keberadaan kita sebagai garda terdepan. Ada banyak negara yang mengelilingi. Kalau berbatasan sesama kita, seperti di Jawa mungkin tidak masaalah, “ sebut Jarmin.
Menurut Jarmin, menjadikan Natuna – Anambas provinsi yang bersifat khusus bukan keinginan sekelompok orang, tetapi sudah menjadi keinginan masyarakat banyak. “ Keinginan masyarakat ini, harus didukung oleh Pemerintah Daerah dan Wakil Rakyat. Kalau kawan-kawan, di Provinsi terutama Gubernurnya, merasa keberatan, itu wajar saja. Mungkin beliau, berpandangan Natuna – Anambas, belum layak jadi provinsi. Tetapi kita selaku anak daerah tetap berkeinganan menjadikan Natuna – Anambas provinsi sendiri. Keinginan ini, saya lihat sudah mendapat perhatian presiden. Salah satu bentuk respon presiden, melalui program gerbang dutas. Meski belum sempurna, tetapi sudah berjalan, memang tidak semudah membalik telapak tangan, “ tegas Jarmin.
Lebih jauh lagi, Jarmin memastikan, perjuangan menjadikan Natuna – Anambas provinsi yang bersifat khusus sudah saatnya. Meskipun nantinya hanya terwujud provinsi yang bersifat umum. “ Bicara provinsi dalam bentuk apa, itu terserah presiden. Kalau presiden menganggap Natuna – Anambas adalah potensi dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentunya harus bersifat khusus. Saya, melihat jika membentuk provinsi dengan cara melalui tahapan-tahapan tertentu, kemungkinan tidak memenuhi syarat. Karena batas wilayah kita semakin kecil, kewenangan daerah sudah berkurang. Berdasarkan pertimbangan diatas, kalau bisa kita minta Natuna – Anambas, jadi Provinsi Khusus, “ ungkap Jarmin.
Sebelum mengakhiri, lelaki yang dipercaya mewakili masyarakat Natuna di kursi legislatif itu, menegaskan perjuangan pembentukan provinsi khusus harus segera diperjuangkan. “ Kita harus kompak, sudah saatnya bersatu mendukung penuh perjuangan ini. Berjuang mengembalikan wilayah yang semakin sempit, raih kembali kewenangan yang dulu kita miliki. Jika Natuna – Anambas jadi provinsi, tidak ada yang dirugikan, jumlah APBD bertambah, lapangan kerja juga bertambah. Kita melihat pembangunan dari Pemerintah Pusat di Natuna saat ini seperti pertahanan bukan lagi sekelas kabupaten. Artinya Pemerintah Pusat, sudah berencana kearah sana, dalam rangka menjaga daerah perbatasan. Hal ini terbukti, dengan bertambahnya jumlah TNI baik AL, AD, maupun AU yang masuk bersama anak istrinya mencapai 10 ribu. Bukan satgas tetatpi organik, artinya mereka akan menetap dan menjadi penduduk disini. Tentu tidak mungkin mereka dipimpin oleh seorang letkol, “ tutup Jarmin. (Amran).