NATUNA (KP),- Kepala Dinas Perikanan, Kabupaten Natuna, Zakimin Yusuf, berharap pandemi Covid-19 segera berakhir. Agar program-program baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang telah direncanakan, bisa dikerjakan.
Kata Zakimin, selama pandemi Covid-19, ada banyak program yang terpaksa harus dihentikan. “Aktifitas dalam masa pandemi Covid-19 banyak yang dihentikan, tidak dikerjakan. Seperti bantuan untuk nelayan dari DAK dihentikan. Padahal kita sudah ikut lelang. Kemudian kita juga sudah menyisir bantuan-bantuan itu kepada masing-masing camat agar membuat proposal usulan,” kata Zakimin, kepada koranperbatasan.com, Senin, 06 Juni 2020 di ruang dinasnya.
Menurut Zakimin, ada banyak rencana pengembangan sektor perikanan untuk Natuna tahun ini. Sayangnya semua rencana itu, tidak dapat direalisasikan. “Dalam kondisi ini semuanya terhenti. Padahal ada banyak program dari pemerintah pusat untuk kita. Termasuk bantuan hibah dari Jepang melalui KKP juga dihentikan,” ujarnya.
Padahal kata Zakimin, untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Natuna. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah bekerjasama dengan Pemerintah Japang melalui International Cooperation Agency (JICA).
“Padahal ada bantuan hibah Pemerintah Jepang untuk kita. Semua itu, juga terhentikan, tidak bisa kita kerjakan. Diantaranya pembangunan pasar ikan, SKPT Selat Lampa dan sebagainya. Padahal itu, sudah ada kajian-kajian sebelumnya, sebut sajalah izin reklamasi. Termasuk rapat komisi tidak bisa kita lakukan. Infonya, kawan-kawan di provinsi sudah mengkoordinasikan itu,” terangnya.
Namun kata Zakimin, niat baik pemerintah pusat dalam pengembangan sektor perikanan di Natuna akan tetap berlanjut. “Bantuan hibah Jepang itu terkendala, bukan berarti dihentikan. Nanti tetap akan kita usahakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalo targetnya di bulan Mei ini sudah selesai. Jadi memang benar anggaran kita banyak yang dipangkas,” jelasnya.
Dalam konteks lain lanjut Zakimin, kita juga mengadakan program pembagian benih ikan kepada nelayan. “Jadi bagian sosialiasi dan bantuan-bantuan termasuk DAK juga dipangkas. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dinas masing-masing. Kalau memang tidak bisa dikerjakan kita blok. Jadi pemangkasan ini berlangsung hingga satu tahun anggaran. Artinya dalam satu tahun ini, sudah dipangkas sampai Desember dan mungkin sudah habis.” tuturnya.
Sebagai Kadis Perikanan, Zakimin memastikan aktifitas pelayanan kepada masyarakat masih tetap berjalan seperti biasa. “Harus tetap berjalan, seperti pelayanan terhadap masyarakat terkait rekomendasi BBM. Jadi kegiatan di bidang perikanan ini memang harus tetap berjalan,” pungkasnya.
Sebelum mengakhiri, Zakimin menyebutkan tidak ada yang bisa dimaksimalkan dalam situasi pandemi Covid-19. “Visi dan Misi Bupati dimana Natuna sebagai pilar dalam hal perikanan, pada situasi saat ini tidak bisa dimaksimalkan. Selain itu, UU 23 tentang kewenangan di laut, kita juga tidak punya. Jadi ini juga pembatasan-pembatasan bagi kita untuk dapat membuat dan mengembangkan program-program,” tutupnya. (KP).
Laporan : Boy Iqbal / Hamzah
