JAKARTA (KP) – Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dikait-kaitkan dengan kasus suap Jiwasraya.
Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir dituduh menerima dana sebesar Rp 100 miliar- Rp 200 miliar dari Jiwasraya. Sebagai informasi, kasus Jiwasraya merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam.
Laporan itu terkait adanya cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan dan dibiarkan OJK dan KAP. Publik pun tidak tahu selama datanya disimpan erat perusahaan.
Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan, banyak yang merasa dikelabui termasuk akuntan publiknya.
Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018 dan ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.Berikut tiga pernyataan Erick Thohir terkait kasus ini:1. Membantah tuduhan
Erick Thohir membantah tuduhan miring soal suap yang diterimanya dari kasus Jiwasraya. Tak tanggung-tanggung, nilai suapnya sebesar Rp 100 miliar.
Erick menyangka, tuduhan itu merupakan teriakan dari oknum perampok Jiwasraya yang mulai ketakutan karena proses hukum sudah dimulai. “Mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilang Pak Jokowi yang ngambil, istana dibilang ngambil. Jangan-jangan ini terbalik. Jangan-jangan yang teriak-teriak ini ketakutan dibongkar,” kata Erick Thohir saat menyambangi korban banjir di Teluk Naga, Tangerang, Minggu (5/1).
Dia justru bingung mengapa dirinya terseret dalam kasus Jiwasraya. Padahal sejak menjabat jadi menteri empat bulan silam, pihaknya gencar bersih-bersih dan bekerja sama dengan menteri lain yang tengah kompak-kompaknya.
“Saya dengar minggu depan Istana, KPK, BUMN, akan didemo dibilang saya mengambil uang. Saya bingung orang saya baru datang (ke BUMN), kita mau bersih-bersih,” ucap dia.
“Nah ini kan saya enggak tahu mungkin juga ada oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya sekarang proses hukum sudah mulai masuk (berjalan),” imbuh dia.
2. Erick memastikan dana nasabah dikembalikan secara bertahap
Adapun sebut dia, hukum bukan lagi berada di bawah kewenangannya dan kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun pihaknya memastikan, nasabah Jiwasraya akan mendapat kewajibannya kembali secara bertahap.
“Ada banyak skema yang kita lakukan. Intinya apa? Pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab tidak melarikan diri. Tapi kalau dituduh, dibilang kita yang rampok, ya saya rasa teman-teman tahulah siapa yang ngerampok,” tutur Erick.
3. Pemerintah tidak akan melarikan diri
Erick memastikan pemerintah tidak lari dalam menangani kasus asuransi PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat holding asuransi untuk menyehatkan perusahaan pelat merah itu. Sehingga nasabah yang menjadi korban Jiwasraya akan kembali mendapat haknya meski secara bertahap.
“Langkah 1 kita membentuk holdingisasi untuk Jiwasraya. Di mana holdingisasi untuk Jiwasraya akan ada cash flow Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun sehingga nasabah-nasabah yang dilema ini punya kepastian,” kata Erick saat menyambangi posko banjir di Tangerang, Minggu (1/5).
Seperti diketahui, saat ini Jiwasraya menanggung utang hingga Rp 49,6 triliun.
Sementara aset yang dimiliki Jiwasraya per kuartal III 2019 hanya berkisar Rp 25,6 triliun sehingga masih ada kerugian yang mesti ditanggung Rp 13,74 triliun.
Dengan adanya gabungan perusahaan asuransi ini, kata Erick, nasabah Jiwasraya memiliki kepastian adanya uang yang bergulir meski prosesnya tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.
Sumber: KONTAN.CO.ID/Fika Nurul Ulya
