TAREMPA (KP),- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Kabupaten Anambas) laksanakan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas), Senin 16 Maret 2020. Pelaksanaan Gerbangdutas merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Mengawali sambutannya, Bupati Anambas mengucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) beserta rombongan yang diwakilkan oleh Deputi IV Pertahanan Negara, Menteri Dalam Negeri beserta rombongan diwakilkan oleh Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Rombongan Kemendagri, Rombongan Kemenkes, Rombongan KKP, Rombongan Kemenag, Rombongan Telkom, Rombongan Kementerin PUPR, Rombongan Kemenhub, Rombongan ESDM, dan para wartawan.
Turut hadir Plt. Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Riau, Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Kepulauan Anambas.
Abdul Haris berharap melalui Gerbangdutas tahun 2020 ini Kabupaten Kepulauan Anambas bisa lebih maju lagi. Meningingat Kabupaten Anambas genap berusia 12 tahun. “Meskipun dalam banyak aspek telah kami gesa kemajuannya, tetapi ada beberapa hal yang lain sangat kami butuhkan yakni kebijakan yang bersifat khusus bagi daerah perbatasan,” sebutnya.
Dibeberapa Lokpri terdapat beberapa permasalahan yaitu telekomunikasi masih belum terlayani dengan baik (belum 4G) atau sudah 4G tetapi belum dapat digunakan untuk akses internet secara baik yaitu di Kecamatan Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja, Jemaja Timur, sebagian Palmatak, dan Seluruh Siantan Tengah kecuali Desa Air Asuk.
Permasalahan kedua lanjut Abdul Haris, yaitu ketersediaan air bersih meliputi Lokpri Siantan, Palmatak, Siantan Tengah dan Siantan Selatan. “Permasalahan ketiga dalam rangka meningkatkan keterhubungan atau konektivitas antar Lokpri kami juga sangat membutuhkan percepatan pembangunan jalan nasional khususnya ruas Payalaman – Peninting Dipulau Matak dan Jalan Provinsi Ruas Kuala Maras – Simpang Letung di Pulau Jemaja, serta Pembangunan Jembatan Penghubung atau minimum roro Pulau Siantan – Pulau Matak (Konjo-Peninting), dan Pulau Siantan – Pulau Bajau (Genting- Penebung),” sebutnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut lanjut Abdul Haris akan sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu daerah perbatasan dan beranda depan di Utara Indonesia.
Menteri Dalam Negeri diwakilkan oleh Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dr. Suhajar Diantoro, M.Si dalam sambutannya menyebutkan pelaksanaan Gerbangdutas merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang mengamanatkan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempunyai tugas yaitu:
- menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan
- menetapkan kebutuhan anggaran
- mengkoordinasikan pelaksanaan
- melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Pemerintah melalui empat tugas BNPP tersebut dalam pengelolaan perbatasan terus berupaya mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemeritah Daerah untuk mempercepat pembangunan perbatasan. (KP).
Laporan : Azmi Aneka Putra
