NATUNA (KP),- Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marka, S.Pd mengatakan pembangunan infrastruktur daerah harus di mulai dari pinggiran atau perbatasan.
Kata Marka, peningkatan sarana prasarana di daerah pinggiran juga di nilai penting oleh presiden jokowi. “Karena visi presiden pembangunan itu dari daerah pinggiran. Ini tugas kita mendorong itu, di bangun daerah perbatasan,” kata Marka kepada koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Jumat 4 September 2020.
Selaku Pemerintah Daerah lanjut Marka, mengelola pulau terluar yakni dengan cara mendorong dan mengkoordinasikan infrastruktur pada pulau terluar menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengelola Perbatasan saat ini.
“kita dorong pembangunan infrastrukturnya. Kemudian kita lakukan pembangunan apa yang menjadi keluhan. Kita tampung semua bidang, semua sektor pembangunan secara fisik dan perekonomian, jadi kita harus lakukan koordinasi”, pungkasnya.
Menurutnya, Jika terdapat kendala dan hambatan maka akan menjadi salah satu tugas Badan Pengelola Perbatasan untuk mendorongnya, misalnya dalam pembangunan Infrastruktur bisa berupa pembangunan mercusuar, jaringan dan pelabuhan yang hingga kini masih sangat minim.
Terkait hal ini, tambah Marka dalam perundangan-undangan langsung mengacu dalam Perpres dan sayangnya masih belum dibunyikan dalam Perda Natuna, mengenai pengelolaan perbatasan.
Disamping itu, Marka berharap agar masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama. “Jadi peningkatan sarana daerah perbatasan akan kita tingkatkan untuk pulau terluar ini, yang jelas kita sama-sama menjaga pulau itu,” tutupnya. (KP).
Laporan : Sandi/Boy
