NATUNA – Sempat tidak memiliki legalitas, lahan SDN 001 Ranai kini sudah resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Ranai yang berada di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, akhirnya menemui titik terang setelah puluhan tahun tanpa kejelasan, yang mengakibatkan pemerintah susah untuk melakukan revitalisasi.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Natuna Purwoto, menjelaskan persoalan sengketa tanah SDN 001 Ranai itu kini sudah berhasil diselesaikan.
“Lahan SDN 001 udah selesai, itu sudah sah menjadi milik pemda,” ucap Purwoto melalui telepon saluler, Jumat 10 Juni 2022.
Ia menyebut, lahan yang dihibahkan oleh Warga atas nama, Raja Sulaiman pada tahun 1982 seperti yang tertera pada surat hibah yang dimiliki oleh Pemkab Natuna seluas 1900 meter.
Sebelumnya tanah yang telah dihibahkan ini tidak memiliki sertifikat dan akhirnya dipersoalkan oleh ahli waris.
“Persoalan dengan ahli warisnya sudah dapat diselesaikan oleh pemda tahun kemarin. Sehingga sertifikat tanahnya dapat kami keluarkan,” ungkapnya.
Dengan ini, ia mengapresiasi kinerja Pemkab Natuna yang telah bekerja dengan hati-hati dan bijak dalam memproses persoalan tanah sekolah tersebut.
“Ini bisa tuntas karena kerja keras pemerintah juga, mereka melakukannya secara bijak. Sehingga kerja kami di BPN menjadi lebih mudah,” ujarnya.
Selanjutnya ia menjelaskan, pihaknya juga sedang melakukan pengkajian terkait lahan Kantor Lurah Ranai yang saat ini juga belum memiliki sertifikat.
“Tahap proses, hari ini tim pengukur turun buat ngukur tanahnya,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Natuna, Suryanto membenarkan hal tersebut. Ia memastikan tanah tersebut sudah masuk kedalam daftar aset Pemkab Natuna.
“Betul, setelah diproses lama akhirnya selesai juga,” imbuhnya.
Dengan demikian, ia mengaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna sudah tidak memiliki kendala dasar atas pengembangan sekolah itu kedepan.
“Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya pengembangan sekolah itu dapat terjangkau dengan kapasitas anggaran, sehingga daya tampung rombongan belajarnya dapat ditingkatkan seperti harapan pemerintah dan masyarakat,” tutupnya. (KP).
Laporan : Puput
