NATUNA – Lurah Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Mukhrizal menyambut baik keinginan warga RT 001 RW 010 Ni’amah memperbaiki lapangan voli yang sudah mulai rusak, bahkan air tergenang ketika hujan, membuat lapangan tersebut licin dan membahayakan.
Hanya saja sampai saat ini, ia mengaku belum pernah menerima laporan dari RT maupun RW setempat, mengusulkan rencana pembangunan lapangan olehraga itu.
“Nanti saya ingatkan Pak RT dan RW, tahun anggaran 2023 supaya dimasukan usulan ke musrenbang,” kata Mukhrizal menjawab koranperbatasan.com di ruang kerjanya, Senin, 04 Oktober 2021.
Menurutnya, jika sudah dimasukan usulan kedalam musrenbang, bisa mempermudah memenuhi keinginan dari warga Ni’amah itu. Seperti fasilitas lapangan voli yang ada di daerah Lemis. Selain melalui usulan dalam musrenbang disertai juga dengan lobi-lobi ke dinas terkait.
“Tetapi yang ngelobi bukan harus dari pada perangkat kelurahan, bagusnya organisasi setempat. Kalau lapangan voli yang di Lemis memang dari organisasi, kita kasih jalan dan dukungan. Dasarnya musrenbang tadi, kalau ngelobi tanpa musrenbang tak akan dapat,” cetusnya.
Katanya, jika warga Ni’amah mengharapkan dari pihak kelurahan memperbaiki beberapa ruas lapangan yang sudah rusak tanpa musrenbang, tidak ada anggaran. Biasanya di daerah-daerah lain, untuk memperbaiki tempat olahraga itu ialah dari RT, masyarakat, serta pemain-pemain dengan gotong royong.
“Pemerintah ini kalau sudah ada nampak yang kita buat, ketika meninjau tentu semangat. Ini masyarakat sudah ada niat hati mau memperbaiki, tinggal dukungan pemerintah,” pungkasnya.
Ia menghimbau kepada organisasi pemuda yang ada di Ni’amah, jika ingin membuat kegiatan atau memerlukan fasilitas, harus sering-sering berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Seperti ingin membuat lapangan voli, dan apa saja yang diperlukan berkoordinasi bagaimana cara mendapatkan itu.
“Kita pelajari status tanah, apakah pribadi atau hibah. Jika status tanah masih milik orang lain, dalam arti kata masih numpang maka tidak bisa. Kecuali tanah itu sudah dibebaskan oleh pemerintah, atau milik organisasi,” tutupnya. (KP).
Laporan : Johan