NATUNA, (KP), – Suara sumbang masyarakat perbatasan, yang menginginkan agar persoalan ekonomi kerakyatan secepatnya dapat diatasi, terus berkicau merdu. Mereka berharap para pemimpin di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri mampu menjawab persoalan yang terjadi. Saat ini, rakyat menilai perekonomian di daerah perbatasan ujung utara NKRI tampak lesu. Segalanya dinilai masih bergantungan dengan keberadaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait yang terjadi, Ketua LSM Forum Masyarakat Miskin (Formis) Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Ronny Kambey, dengan tegas mengatakan pemerintah secepatnya harus mempersiapkan insfrastruktur dasar. Karena itu, pemerintah dimintanya untuk lebih jeli dalam membuat sebuah program. “ Kita punya banyak sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, perkebunan, pertanian, termasuk pertambangan dan energi. Semuanya, tidak akan berjalan dengan baik, jika insfrastrukturnya tidak memadai, apalagi tidak ada. Kalau insfrastrukturnya sudah ada, saya yakin dengan sendirinya akan berkembang, “ ujar Ronny.
Menurut Ridwan, salah seorang kontraktor lokal berdomisili di Ranai, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, langkah awal pemerintah memang harus menyediakan apa yang menjadi penunjang, seperti keberadaan jalan, listrik, air bersih, lapangan terbang, dan pelabuhan memadai. “ Kita melihat di daerah-daerah yang sudah maju, banyak didatangi investor. Tidak semata-mata kita mengharapkan uang dari APBD saja. Mahu tidak mahu memang Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilyah (RT-RW) itu harus disipkan dulu, “ sebut Ridwan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Candra, S.Sos mengatakan sarana prasarana untuk para nelayan, dan petani memang sangat perlu ditingkatkan. Karena dengan adanya bantuan seperti pompong, dan sejumlah peralatan kerja lainnya, bisa membuat pendapatan mereka meningkat. “ Memang tugas kita adalah siapkan sarana prasarana, termasuk penampungnya. Artinya, sebuah target harus kita buat disini, ialah membuka lahan dalam jumlah yang banyak, jika itu untuk pengembangan sektor pertanian, “ imbuh Candra.
Menurut Candra, wilayah maritim kepulauan memang memiliki banyak sumber penghasilan. Karena itu, sangat tepat jika dibangun kawasan terpadu, seperti yang sudah ada di Selat Lampa. “ Artinya, ada air harus ada lembaga, kalau penampungan sudah ada, maka menjadilah sebuah market. Jika sudah seperti ini, saya yakin masyarakat tidak akan ragu lagi turun ke laut. Karena hasil tangkapannya sudah ada yang membeli. Jadi yang seperti ini, harus kita prioritaskan di Natuna, “ jelas Candra.
Camat Bunguran Utara, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Izhar, S.Sos mengatakan sudah saatnya pembangunan bandara bertaraf internasional yang pernah direncanakan oleh mantan presiden BJ Habibi beberapa tahun silam direalisasikan. Karena pembangunan bandara tersebut akan memancing tumbuhnya perekonomian baru. “ Dulu pernah ada wacana Pak Habibi, ingin membangun bendara internasional di Natuna. Kalau ini terelisasi, tentu akan mempercepat akses kita keluar negeri. Dengan adanya bandara berkelas internasioanal itu, akan memperluas kesempatan penerbangan. Peluang-peluang semacam ini, pemerintah memang harus jeli membaca, dan segera mengimplementasikannya, “ imbuh Izhar.
Terkait pembangunan bandara, Izhar menyebutkan sudah pernah dilakukan survey menentukan titik lokasi. “ Kemarin kawan-kawan dari perhubungan sudah pernah melakukan surpey. Mereka mencari dimana lokasi strategis untuk dibangun bandara bertaraf internasional tersebut. Kalau tidak salah saya lokasinya didaerah Tebing Tinggi antara Kelarik dan Batubi. Hari ini, kita melihat akses jalan menuju kelokasi sudah mulai digesa pembangunannnya. Jika ini terjadi, dengan sendirinya perekonomian masyarakat akan tumbuh, “ papar Izhar.
Lebih jauh lagi, Izhar menjelaskan, pembangunan bandara internasional ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi, jika kedepan bandara yang sudah ada, beralih fungsi menjadi pangkalan militer. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, yang telah mencanangkan Natuna sebagai sentral pertahanan diwilayah perbatasan, baik laut, darat maupun udara. “ Supaya nantinya tidak mengganggu aktifitas sipil. Masterplannya sudah ada di Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Natuna (BP3N). Sebenarnya ini sudah lama direncanakan oleh Pemerintah Pusat. Cuma sekarang ini, baru sebatas pengajuan, realisasinya kita belum tahu, apakah sudah dimasukan kedalam rencana pembangunan daerah, “ jelas Izhar.
Dihujung pembicaraan, Izhar, memastikan masyarakat Kecamatan Bunguran Utara mendukung penuh terealisasinya pembangunan bandara internasional. Karena ada banyak manfaat bisa diperoleh dari pembangunan tersebut. “ Kita harus mendukung pembangunan bandara internasional ini. Karena kelasnya bukan hanya menghubungkan kabupaten ke provinsi, tetapi sudah keluar negeri. Manfaatnya tentu banyak, masyarakat berjualan bisa terbantu, akses jalan jadi bagus, kalau selama ini mau ke singapore kita harus batam dulu, dengan adanya bandara disini kita bisa langsung. Apa lagi sekarang sudah ada pabrik pelelangan ikan di Selat Lampa, dan wacana menjadikan Natuna Provinsi Khusus, tentu bandara bertaraf internasional ini sangat diperlukan, “ tutup Izhar. (Amran).
