BATURAJA, (KP),- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kabupaten Oku) Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumsel) terpaksa harus membayar beban biaya mendekati angka Rp.1 Miliar pada setiap bulan, hanya untuk biaya lampu jalan yang terpasang di kota dan desa-desa. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oku, Aminelson S.Sos, kebutuhan dana yang mencapai Rp.1 Miliar tersebut, harus di bayar kepada PLN terhadap 2.356 titik lampu jalan, plus lampu liar di pasang sendiri oleh masyarakat.
Aminelson menjelaskan, beban biaya dari 2.356 lampu jalan ini, terus membengkak hingga “mencekik leher” akibat ulah oknum masyarakat yang seenaknya memasang lampu secara pribadi. Sedangkan pembayaranya, tetap menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Karena penggunaan lampu jalan sudah di atur dengan sistem meterisasi. ” Kalau pembayaran kita hanya berdasarkan titik lampu jalan yang resmi saja, nilainya tidak akan sebesar itu. Persoalannya yang terjadi sekarang, banyak masyarakat seenaknya memasang lampu jalan di depan rumah masing masing. Sedangkan beban pembayaranya bergabung ke meterisasi lampu jalan yang tersedia. Jadi ini yang membuat tanggungan setiap bulanya mendekati angka 1 Miliar, ” ujar Aminelson kepada wartawan koranperbatasan.com.
Menurutnya, untuk menekan besarnya biaya yang wajib dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dalam memenuhi kebutuhan lampu jalan mulai dari kota hingga desa. Dinas Perhubungan Kabupaten Oku, rencananya bakal beralih ke teknologi dengan cara memasang lampu bertenaga surya. ” Rencana kita mulai ahir tahun 2018 ini, lampu jalan yang dipasang tidak lagi menggunakan aliran listrik PLN. Tetapi menggunakan tenaga surya, “ terang Aminelson.
Lampu ini, lanjut Aminelson, nantinya akan di pasang pada titik tertentu yang dinilai sangat pantas. “ Tanpa mengecualikan kota dan desa hingga ke pelosok sekalipun. Harapan kita agar nilai positif beban pembayaran bisa di tekan. Kemudian wilayah yang belum terjangkau oleh PLN juga bisa kita layani. Untuk teknologi baru ini belum bisa kami rincikan berapa titik yang akan di pasang. Karena masih menunggu hasil final dari Pemerintah Pusat, ” tutup Aminelson mengakhiri. (Syahril).
