Pemkab OKU Kehilangan Tongkat, 10 Parpol Pengusung Sepakat Lahirkan Mufakat

Terbit: oleh -67 Dilihat
Pertemuan 10 Parpol pengusung berlangsung di Rumah Ketua DPC PDI Perjuangan, Fahlevi Maizano, Rabu, 15 September 2021

BATURAJA – Pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melaksanakan pertemuan merespon kondisi pemerintahan di  Kabupaten OKU yang sudah hampir enam bulan dipimpin oleh Pelaksana harian (Plh).

Pertemuan berlangsung di Rumah Ketua DPC PDI Perjuangan, Fahlevi Maizano, Rabu, 15 September 2021. Hadir dalam pertemuan itu, ketua dan pimpinan 10 Parpol pengusung pasangan H. Kuryana Azis dan Johan Anuar pada Pilkada 2020 lalu.

Sepulu Parpol tersebut terdiri dari, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, PKS, PPP, Nasdem, PKB, PKPI, Golkar, dan Demokrat, serta PBB. Semua Parpol pengusung Kuryana Azis-Johan Anuar pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu, baik yang berada dalam parlemen maupun diluar parlemen menginginkan dan membuat pernyataan sikap agar pemerintahan di OKU efektif dan definitif.

Sebagaimana diketahu, kondisi pemerintahan di OKU pasca Pilkada 2020 tak kunjung memiliki bupati definitif akhirnya mendapat reaksi dari semua Parpol pengusung pasangan Bekerja yang ada di Kabupaten OKU. Pertemuan tersebut dikomandoi oleh mantan anggota DPRD Provinsi yang saat ini menjadi Ketua DPC PDI-Perjuangan.

Fahlevi Maizano atau biasa disapa Boy mengatakan, mencermati perkembangan dan dinamika politik serta keinginan masyarakat setelah adanya kejadian luar biasa yang menimpa Kabupaten OKU pasca meninggalnya H. Kuryana Azis sebagai bupati terpilih di Pilkada 2020 dan Wakil Bupati terpilih Johan Anuar yang tersangkut persoalan hukum.

Maka dengan ini katanya, pimpinan Parpol yang ada di Kabupaten OKU merasa bertanggungjawab dengan kelangsungan pemerintahan efektif (2020-2024). Dalam pertemuan tersebut para pimpinan Parpol menilai roda pemerintahan Kabupaten OKU dalam enam bulan terakhir dipimpin oleh pelaksana harian (Plh) bupati berjalan tidak efektif.

Menurut Boy, itu disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Plh Bupati dalam mengambil kebijakan dan hal itu bisa merugikan kepentingan masyarakat OKU. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh sepuluh pimpinan Parpol pengusung Bekerja.

“Kami pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten OKU merasa bertanggung jawab dengan keberlangsungan pemerintah di Kabupaten OKU yang efektif 2020-2024,” ungkap Boy.

Boy menjelaskan, ada tiga poin yang menjadi kesepakatan bersama dari pertemuan 10 Parpol tersebut. Pertama demi efektifitasnya pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten OKU, maka eksekutif dan legislatif harus segera mengambil langkah-langkah  demi berlangsungnya pemerintahan Kabupaten OKU.

Kedua untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan berkesinambungan maka diperlukan pemerintahan yang definitif, yang harus dipersipkan oleh legislatif bersama eksekitif sehingga tujuan dari pemerintahan daerah dapat diimplementasikan.

“Ketiga, dari pernyataan bersama ini, kami partai politik yang ada di Kabupaten OKU akan menindaklanjutinya, selanjutnya untuk mengeluarkan sikap dan nota kesepahaman untuk langkah konkrit dari pertemuan hari ini,” pungkasnya. (KP).


Laporan : Syahril


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *