BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan beberapa rencana aksi penanganan Covid 19 di Banua. Rencana aksi ini dilakukan karena kasus Covid-19 di Banua belum mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan, rencana aksi ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Mendagri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di luar Jawa-Bali.
Roy mengingatkan bahwa penanganan Covid-19 harus terintegrasi dari hulu sampai ke hilir untuk dapat berjalan dengan optimal.
“Pengananan tidak hanya di hilir saja, kita juga harus menangani hulu seperti pembatasan mobilitas sesuai level, pembentukan posko di level RT, percepatan vaksinasi, penguatan tracing kita juga nanti dibantu TNI Polri melalui aplikasi Si Lacak,” kata Roy saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid 19 di Aula Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarmasin, Kamis, 12 Agustus 2021.
Roy menilai, masih perlunya mengaktifkan kembali Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muslim mengatakan, perlunya penguatan testing, tracing dan treatment atau 3T. Selain itu disampaikanya, intervensi kesehatan untuk mempercepat pengendalian juga diupayakan melalui vaksinasi.
“Kita mendorong vaksinasi, kita mengupayakan penambahan vaksin sebanyak 126 ribu perminggu, selama ini hanya 38 ribu selama satu minggu, mudah-mudahan ini bisa di penuhi dari berbagai sumber,” ungkapnya.
Muslim menyarankan agar Tim Satgas Covid 19 Prov Kalsel turun gunung untuk melakukan monitoring dan evaluasi penanganan covid ke kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel menambahkan, selain ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit, Kabupaten Kota dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas isolasi terpusat sebagai upaya menekan kenaikan angka terkonfirmasi.
“Ada kecenderungan isoman ini terabaikan, ini memicu penularan,” katanya. (KP).
Laporan : Adam
