KUPANG (KP),- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyempurnakan konsep percepatan pembangunan ekonomi dikawasan perbatasan Motaain. BNPP dan Pemprov NTT, melaksanakan rapat koordinasi bersama perwakilan kementerian/lembaga untuk mematangkan konsep tersebut, pada Jumat, 19 Juni 2020.
Ini merupakan tindak lanjut, dari kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP, Mahfud MD. Bersama dengan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian, ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste, Kamis, 18 Juni 2020.
Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, menyampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, bersama dengan jajarannya mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo. Yang ingin menjadikan zona pendukung PLBN Motaain, sebagai kawasan ekonomi dan pusat perdagangan.
“Bapak gubernur berterima kasih dan pemprov mendukung penuh kebijakan bapak presiden dan bapak menteri, untuk menjadikan kawasan perbatasan, sebagai sentra baru ekonomi dan pusat perdagangan,” ujar Suhajar, Minggu, 21 Juni 2020.
Suhajar menyampaikan, bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Viktor sempat menyampaikan usulan strategis. Yaitu menjadikan kawasan perbatasan Motaain dan Wini sebagai Free Trade Zone (FTZ), agar semua export ke Timor Leste dapat dilakukan melalui wilayah NTT.
Lanjut Suhajar, Pemprov NTT akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Untuk menjadikan zona pendukung PLBN Motaain, sebagai kawasan ekonomi dan pusat perdagangan. Dengan membangun jalan provinsi, dari sentra pertanian dan peternakan ke Perbatasan Motaain. Mensinergikan program gubernur Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) ke dalam program Pemerintah Pusat di Motaain, Belu dan sekitarnya. Hibah benih jagung dan bawang merah, pakan ternak, serta pupuk. Serta Intensifikasi tanaman jagung dan bawang merah.
Selain itu, Pemperov NTT juga akan melaksanakan pelatihan kewirausahaan, pengadaan ternak sapi untuk kelompok peternak, pengadaan pakan ternak, serta pembangunan infrastruktur diinstalasi peternakan.
Turut hadir dalam rapat tersebut, para Deputi dan Asdep BNPP, Kepala Badan/Dinas Provinsi NTT, Kepala Balai Pengembangan Insfrastruktur PUPR, Kepala Balai Teknologi Pertanian, Kepala PLN Wilayah NTT, pejabat Karantina dan Bea Cukai. (KP/Azmi).
Laporan : Humas BNPP (Pres Rilis)
