Desa Semedang “Tantang” Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat Jalankan Tupoksinya

oleh -770 views
Jaaleh-Kup-Kepala-Desa-Semedang-Kecamatan-Bunguran-Batubi-dan-plang-pengembangan-lahan-pertanian-dan-perkebunan

SEMEDANG (KP),- Upaya menghidupkan sektor pertanian dan perkebunan sepertinya bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Melainkan mimpi yang harus diwujudkan. Bayangkan saja untuk sektor pertanian Pemerintah Desa Semedang, telah menyiapkan sebanyak 50 hektar lahan persawahan dan 150 hektar perkebunan.

Menurut Jaaleh Kup, Kepala Desa Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, saat ini lahan pertanian seluas 50 hektar itu, baru berhasil dibuka 15 hektar. “Mungkin dari pemerintah bisa melanjutkannya. Jika tidak berkelanjutan, akan kami bawa ke musyawarah desa. Untuk perkebunan kami sudah siapkan 150 hektar lahan warga di Jalan Tanjung Dara,” ungkap Jaaleh Kup, menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Jum’at 15 Mei 2020.

Katanya, pengembangan dua sektor utama itu, akan lebih cepat terealisasikan jika mendapat dukungan dari pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat. “Kalau masyarakat ngelolanya sendirikan tidak sanggup. Jika tidak ada perhatian dari pemerintah tentang langkah kami ini, mungkin sampai 4-5 tahun kedepan, kami perlahan-lahan terpaksa menggunakan dana desa,” ujarnya.

Memerlukan waktu 4-5 tahun itu, kata Jaaleh Kup dikarenakan peruntukan Dana Desa (DD) tidak boleh terfokus pada satu kegiatan saja. “Dana Desa inikan terbagi ada untuk infrastruktur, pemberdayaan, termasuk kelembagaan dan masih banyak lagi. Jadi desa sudah menyiapkan tempat atau lahan. Tinggal perhatian pemerintah kita saja lagi memakluminya. Jika diperhatikan terima kasih. Kalau tidak diperhatikan, juga terima kasih. Namanya juga kita meminta, yang penting fasilitas desa kami tolong dilengkapi,” cetusnya.

Jaaleh Kup memastikan, untuk sektor pertanian pada 15 hektar lahan yang sudah dibuka dari 50 hekter jumlah keseluruhannya, telah membuahkan hasil. “Kalau masalah sawah alhamdulilah, yang 15 hektar itu, memang warga sudah merasakan padinya. Jadi dalam jangka waktu 4-5 bulan saja, mereka sudah menghasilkan beras. Untuk sawah-sawah di Semedang ini, kami menunggu hujan, karena tidak ada irigasi. Jadi mata air belum ada. Tidak seperti sawah-sawah yang ada di Jawa, airnya mengalir terus,” terangnya.

Pembuatan irigasi ini, kata Jaaleh Kup, perlu campur tangan pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat. Karena memerlukan biaya cukup besar. “Irigasi memang tidak ada. Jadi kita menunggu hujan turun, baru menanam. Kalau belum musim hujan, kita olah kebun lain, seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan cabe. Jadi itu, pakai siram. Usaha kami sejauh ini dari desa hanya bisa menyiapkan lahan. Kemudian dimasukan usulannya ke pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan, itu sudah pasti kami masukan. Mungkin kalau ada rezeki kami, dapatlah itu,” pungkasnya.



 

Status lahan untuk dua sektor unggulan itu, kata Jaaleh Kup adalah milik masyarakat. “Lahan ini masyarakat yang punya. Masyarakat ingin buka sendiri tidak sanggup. Jadi kami berusaha mengajukan ini kepihak terkait. Intinya kami tetap menyampaikan ini kepada pemerintah, terutama pemerintah kabupaten. Mungkin kabupaten teruskan ke provinsi, kemudian provinsi lanjut ke pusat. Oke lah untuk saat ini pemerintah bantu bibit. Jika hanya bibit yang dibantu, saya jamin tidak akan jadi, kalau kebutuhan lainnya tidak dibantu,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membantu menyiapkan pasar untuk pendistribusian hasil bercocok tanam warga. “Dengan perusahaan sudah saya jelajahi. Kalau ada perusahaan yang mau masuk, atau ada yang pandai ngelobi seperti saya dapat info upah bersih lahan sekian, nanam sekian, rawat sekian, itu diinginkan masyarakat. Jadi pemerintah bantulah kami dari hasil palawija, seperti jagung dan lain-lainnya. Kemana orang mau jual. Mohon maaf, cabe musim ini saja banjir, boleh dikatakan tidak ada harga,” imbuhnya.

Berdasarkan pengalaman saya, lanjut Jaaleh Kup, sebelum mejadi Kades, dirinya pernah mengolah 2 hektar lahan. Sayangnya hasil olahan itu, tidak tahu harus dijual kemana. “Segitu saja sudah tidak mampu orang beli. Ini baru saya sendiri menanam. Apa lagi kalau semua masyarakat disini. Daerah kita tidak ada tempat penampungan, jadi lambat berkembang. Untuk jagung menanggung resiko buruknya, bisa kita kasih ayam dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan kacang panjang, mentimun dan lain-lainnya? Sampai saat ini kita belum menemukan titik terang untuk pendistribusian. Tujuannya supaya tidak putus mata pencaharian masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Jaaleh Kup, pertanian dan perkebunan merupakan satu-satunya kegiatan yang menghasilkan bagi masyarakat Semedang. “Masyarakat Semedang ini, kalau tidak ada sektor pertanian dan perkebunan, ibaratkan tidak ada mata pencaharian. Kalau dari laut, hanya ada pelaut pesisir yang mencari tangkapannya di tepi pantai, contoh kepiting. Nah, itu pun kalau masih ada, bagaimana jika sudah tidak ada lagi? Jadi kita sudah siapkan lahan, tinggal pemerintah saja lagi, mudahan dikabulkan yang maha kuasa,” tutupnya. (KP).


Laporan : Johan


 


Memuat...