“Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas menginisiasi koordinasi strategis bersama awak media untuk menyelaraskan diseminasi informasi dengan visi pembangunan daerah.”
ANAMBAS — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Kadir, menegaskan pentingnya reaktivasi hubungan kelembagaan antara pemerintah dan pers sebagai instrumen vital dalam mengawal program strategis Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam agenda diskusi formal yang dikemas melalui kegiatan Coffee Morning di Restoran Bayhil, Sabtu 31 Januari 2026, Diskominfotik Anambas melakukan konsolidasi perdana bersama para jurnalis. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman kolektif mengenai arah kebijakan pemerintah daerah bagi pejabat yang baru mengemban tugas di instansi tersebut.
Abdul Kadir menyatakan bahwa institusinya berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan media massa dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Agenda utama kami hari ini adalah menjalin kembali silaturahmi yang telah terbangun. Sebagai pejabat baru di institusi ini, saya berupaya membangun pengenalan yang solid dengan rekan-rekan media agar Diskominfotik dapat bekerja sama secara sinergis,” jelasnya usai kegiatan.
Lebih lanjut, Kadis Kominfo menekankan bahwa media memiliki peran krusial dalam mentransmisikan aspirasi pemerintah kepada publik. Komitmen tersebut difokuskan pada sinkronisasi narasi media dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
“Di samping silaturahmi, kami juga ingin menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan Kabupaten Anambas. Kami berharap media memiliki komitmen yang selaras dengan pemerintah dalam membangun daerah ini sesuai visi dan misi Bupati maupun Wakil Bupati,” tambah Abdul Kadir.
Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi struktural daerah, di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yessy Ariessandy, serta Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Diskominfotik Anambas. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan urgensi integrasi komunikasi publik dalam birokrasi pemerintahan daerah. (KP).
Laporan : Azmi
Editor : Dhitto
