Pemerintah kerap membanggakan angka pertumbuhan ekonomi sebagai tanda pemulihan yang stabil. Namun di balik laju produk domestik bruto (PDB) yang melonjak, ironi besar tengah berlangsung masyarakat usia kerja justru mengalami stagnasi peluang. Pertumbuhan tidak otomatis menciptakan pekerjaan dan inilah krisis ketenagakerjaan yang tak bisa disembunyikan oleh statistik semata.
PERTUMBUHAN ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan suatu negara. Dalam berbagai laporan resmi, angka PDB kerap dijadikan legitimasi atas klaim stabilitas dan kemajuan. Namun, ketika angka tersebut tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran, maka kita sedang menyaksikan sebuah paradoks pembangunan yang akut.
Fenomena ini dikenal dalam literatur ekonomi sebagai jobless growth atau pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, realitas ini semakin terasa, terutama setelah pandemi. Meski ekonomi nasional kembali mencatat pertumbuhan di atas lima persen, tingkat pengangguran terbuka masih stagnan, dan bahkan naik di beberapa wilayah. Sementara itu, pekerja informal tetap mendominasi, dan produktivitas mereka tak pernah diakomodasi dalam narasi resmi.
Salah satu akar persoalan terletak pada struktur pertumbuhan itu sendiri. Ketika sektor-sektor yang mendominasi PDB seperti pertambangan, keuangan, dan teknologi digital, tidak bersifat padat karya maka manfaat pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pelaku pasar. Sektor padat karya seperti pertanian, manufaktur ringan, dan UMKM justru stagnan atau terdampak transformasi digital yang belum inklusif.
Selain itu, masifnya otomatisasi dan adopsi teknologi dalam industri memperparah ketimpangan. Teknologi memang meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, sistem pendidikan belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja baru. Akibatnya, muncul kesenjangan keterampilan (skills mismatch) yang menyebabkan banyak lulusan tidak terserap secara produktif.
