Pemerintah juga tampak lebih sibuk mengelola data daripada menyentuh akar persoalan. Retorika tentang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan investasi asing hanya menjadi pengalih perhatian ketika tidak diiringi dengan reformasi struktural di bidang ketenagakerjaan. Program padat karya tunai yang digagas sebagai solusi jangka pendek justru membatasi ruang pertumbuhan pekerja ke arah yang berkelanjutan.
Krisis ketenagakerjaan bukan sekadar soal jumlah lapangan kerja yang terbatas, tetapi juga menyangkut kualitasnya. Pekerja informal dan sektor dengan upah rendah mendominasi pasar tenaga kerja nasional. Fenomena working poor, pekerja yang tetap miskin meski bekerja penuh waktu menjadi potret nyata dari gagalnya pertumbuhan yang inklusif.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik angka makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi sejati seharusnya tercermin dalam daya beli rakyat, akses terhadap pekerjaan layak, dan perlindungan sosial yang memadai. Tanpa itu semua, angka PDB hanyalah ilusi statistik yang mengaburkan penderitaan sosial yang nyata.
Negara harus berani menggeser fokus pembangunan dari orientasi angka ke orientasi manusia. Ini berarti keberpihakan terhadap sektor produktif yang menyerap tenaga kerja, perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta reformasi sistem perlindungan sosial. Tanpa keberanian ini, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperluas jurang antara yang bekerja dan yang kehilangan harapan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
