ANAMBAS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas, Syarif Ahmad, SE, menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur di Anambas sepenuhnya mengikuti visi dan misi kepala daerah.
Syarif Ahmad mengatakan, Dinas PUPR tidak memiliki visi tersendiri melainkan menjalankan visi Bupati terpilih yang mengusung konsep “Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, agamis, unggul di bidang maritim, menuju masyarakat maju dan sejahtera.” Dari lima misi utama yang ditetapkan pemerintah daerah, Dinas PUPR paling erat kaitannya dengan misi kedua, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
“Visi kami mengikuti visi bupati. Kami tidak boleh punya visi sendiri. Tugas PUPR adalah melaksanakan misi pembangunan infrastruktur yang merata, yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Syarif Ahmad kepada koranperbatasan.com diruang kerjanya, Rabu, 03 September 2025.
Saat ini, Dinas PUPR tengah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan yang dipimpin Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan para asisten tersebut menentukan paket-paket strategis daerah yang akan diprioritaskan.
“Dari sekian banyak program, kami membahas mana yang harus menjadi prioritas daerah. Jadi apa yang dilakukan PU untuk meningkatkan kualitas stabilitas itu sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Syarif Ahmad menambahkan bahwa hingga kini pembangunan di Anambas masih fokus pada pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal (SPM) yang mencakup air bersih, listrik, perumahan, serta konektivitas dasar masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Konektivitas dan air bersih menjadi program utama yang sedang kami jalankan,” katanya.
Selain program daerah, Dinas PUPR juga menjalankan program nasional, salah satunya target pemerintah pusat membangun tiga juta rumah. Di tingkat lokal, hal ini diwujudkan dalam program rumah layak huni, bantuan sosial stimulan untuk perumahan, serta penataan pemukiman.
“Program pusat dan program daerah tidak bisa dipisahkan. Kami melaksanakan apa yang ditetapkan pusat agar sejalan dengan program pembangunan di Anambas,” jelasnya.
Syarif Ahmad menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, OPD lain, hingga pihak swasta. Dalam bidang tata ruang, Anambas telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang perlu diharmonisasi dengan RTRW provinsi dan nasional. Hal ini penting untuk menentukan zonasi pemanfaatan ruang seperti kawasan pemukiman, industri, hutan, dan ruang terbuka hijau.
“RTRW kita harus sinkron dengan provinsi dan pusat, tidak boleh bertentangan. Dengan kondisi kepulauan yang daratannya sedikit, plotting zonasi harus benar-benar matang agar ruang yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal,” terangnya.
Syarif juga menguraikan tantangan yang dihadapi Anambas sebagai daerah kepulauan terpencil. Jarak jauh dari pusat provinsi maupun ibukota negara berdampak pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur.
“Transportasi udara saja memakan waktu hampir dua jam. Kondisi geografis ini membuat pembangunan di Anambas jauh lebih mahal dibanding daerah yang dekat dengan pusat produksi material,” ungkapnya.
Selain itu, keterbatasan kontraktor dan tenaga kerja lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, Dinas PUPR rutin berkoordinasi dengan balai-balai kementerian di provinsi, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait di pusat guna meminimalisir hambatan tersebut.
Menghadapi keterbatasan fiskal daerah, Syarif Ahmad berharap pembangunan infrastruktur di Anambas bisa dilakukan dengan pendekatan fokus dan bertahap.
“Harapan saya, kita jangan mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus tapi akhirnya tidak ada yang selesai. Lebih baik kita fokus, bangun satu per satu sampai tuntas. Kalau terlalu banyak proyek kecil-kecil, hasilnya tidak optimal,” tegasnya.
Syarif Ahmad menegaskan, dengan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, dan dukungan dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Anambas dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di masa depan. (KP).
Laporan : Azmi
