NATUNA — Pelestarian kebudayaan lokal dinilai menjadi fondasi utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Natuna. Tanpa kebudayaan, sektor pariwisata akan kehilangan daya hidupnya dan cenderung stagnan meski memiliki kekayaan alam yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hadisun, S.Ag., M.AP., dalam wawancara bersama koranperbatasan.com di ruang kerjanya di Museum Natuna, Rabu (28/1/2025). Menurutnya, pariwisata dan kebudayaan memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan.
“Pariwisata tanpa kebudayaan ibarat sayur tanpa garam. Orang bisa datang melihat pantai, tetapi kalau itu saja, lama-lama akan jenuh. Kebudayaan yang bersifat dinamis justru memberi makna dan pengalaman yang berbeda,” kata Hadisun.
Hadisun menjelaskan, ruang lingkup kebudayaan mencakup warisan budaya kebendaan dan non benda. Kebudayaan kebendaan, yang umumnya dikenal sebagai cagar budaya, berumur diatas 50 tahun memiliki nilai penting bagi pengetahuan dan identitas budaya yang meliputi benda bergerak seperti keramik, kain, tembikar, logam, dan naskah serta benda tidak bergerak seperti, makam, bangunan, struktur situs & kawasan
Sementara itu, kebudayaan nonbenda mencakup Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Hadisun, tugas utama pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan meliputi pelindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. Dari keempat aspek tersebut, pemanfaatan kebudayaan menjadi pintu masuk penguatan sektor pariwisata.
“Setelah kebudayaan itu dilindungi, diselamatkan, dibina, dan dikembangkan, barulah ia bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Pariwisata membutuhkan kebudayaan demikian pula sebaliknya” ujarnya.
Hadisun menerangkan, peningkatan kunjungan wisatawan akan berdampak langsung terhadap para pelaku seni dan budaya. Pertunjukan seni yang digelar untuk wisatawan membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
“Ketika pariwisata berjalan baik, kunjungan wisatawan makin meningkat pekerja seni ikut merasakan manfaatnya. Di situ terlihat jelas hubungan timbal balik antara kebudayaan dan pariwisata,” terang Hadisun.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan, Bidang Kebudayaan juga melibatkan pelajar sebagai generasi penerus. Hadisun menyebut pembinaan dilakukan melalui sekolah dan sanggar seni di berbagai wilayah Natuna.
“Kami turun langsung ke sekolah-sekolah, melatih dan membina pelajar tentang kesenian tradisional. Ini sudah kami lakukan di Pulau Tiga, Serasan, hingga SMAN 1 dan SMAN 2,” ujar Hadisun.
Selain pembinaan rutin, sejak awal bidang kebudayaan terbentuk pada tahun 2008 Pemerintah Daerah telah berkomitmen dan mengupayakan secara berkala membuka ruang ekspresi bagi pelajar melalui berbagai kegiatan budaya, Dendang Piwang, Karnaval dan Gelar Seni Samudra Budaya, Budaya, serta berbagai lomba dan event kebudayaan. Dalam kegiatan karnaval terakhir bulan Oktober tahun lalu, sekitar 90 persen peserta berasal dari kalangan pelajar SMP dan SMA.
“Kalau mereka hanya berlatih di sanggar atau sekolah tanpa panggung, kreativitasnya tidak akan berkembang. Pementasan itu penting agar mereka melihat luasnya ruang seni untuk merekan berkreasi,” kata Hadisun.
Hadisun menambahkan, pengembangan kebudayaan juga memberikan dampak tidak langsung terhadap perekonomian daerah. Kreativitas pelajar dan masyarakat dalam kegiatan budaya mendorong perputaran ekonomi, terutama saat kunjungan wisata meningkat.
Untuk mendukung pelestarian, Bidang Kebudayaan Natuna juga melakukan pemetaan potensi budaya secara berkala. Hadisun menyebut pihaknya telah memiliki basis data kesenian dan tradisi yang masih bertahan di tiap kecamatan.
“Hadrah, misalnya, masih berkembang di Bunguran Timur, Serasan, dan Subi. Di kecamatan lain juga ada tradisi yang bertahan, dan semuanya kami petakan serta perbarui datanya secara berkala,” ujarnya.
Menurut Hadisun, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama pelestarian budaya. Pemerintah, kata dia, hanya berperan sebagai fasilitator penggerak dan pembina.
“Pelaku kebudayaan itu masyarakat. Tanpa masyarakat, kebudayaan tidak akan ada. Pemerintah hanya memberi ruang, memfasilitasi, dan membina,” katanya.
Hadisun menyebut sejumlah desa dan kecamatan, seperti Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, dan Serasan, cukup aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian budaya, baik kebudayaan kebendaan maupun non benda.
Dalam konteks generasi muda, Hadisun menyoroti pentingnya program pewarisan budaya sejak dini. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah workshop kesenian mendu bagi pelajar SMP pada Desember 2025, yang melibatkan 30 peserta dari tiga sekolah.
“Kesenian mendu ini hampir mati suri. Kami mulai dari pelajar SMP agar ada pewarisan yang berkesinambungan. Ini tidak bisa instan,” ujarnya.
Hadisun menekankan bahwa membangun kebudayaan berbeda dengan pembangunan fisik. Proses pembinaan sumber daya manusia di bidang seni membutuhkan waktu panjang dan konsistensi.
“Membangun gedung sebulan sudah terlihat. Tapi membangun penari, pemusik, atau kelompok seni itu butuh waktu bertahun-tahun. Kalau berhenti, kebudayaan bisa hilang,” kata Hadisun.
Menutup pernyataannya, Hadisun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyadari pentingnya kebudayaan sebagai marwah daerah.
“Tanpa budaya, negeri tidak bermarwah. Natuna adalah bagian dari Melayu. Kalau budaya Melayunya tidak dijaga, maka Natuna akan kehilangan marwah dan jati dirinya,” pungkas Hadisun. (KP).
Laporan : Dhitto
