ANCAMAN resesi global kembali menggantung di langit perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga perlambatan ekonomi dunia turut menekan ruang fiskal dan anggaran daerah. Pemerintah pun kembali melakukan pengetatan belanja, menunda beberapa proyek, dan mengalihkan prioritas anggaran ke sektor esensial. Dalam pusaran kebijakan efisiensi ini, masyarakat perbatasan, yang selama ini berada di lapis paling rawan, justru memperlihatkan potret ketahanan ekonomi yang tak banyak disorot.
Ketahanan ekonomi bukan semata perkara angka dan grafik. Ia adalah tentang kemampuan bertahan hidup, beradaptasi, dan mencari celah harapan di tengah kesempitan. Masyarakat perbatasan hidup dalam kondisi yang serba terbatas, baik akses infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Namun justru dari keterbatasan itu muncul pola hidup hemat, kerja keras, dan gotong royong yang kini menjadi modal sosial untuk menghadapi krisis ekonomi.
Ketika harga kebutuhan pokok melonjak dan subsidi dipangkas, masyarakat perkotaan sibuk menyesuaikan gaya hidup. Sebaliknya, warga perbatasan sejak lama telah mengandalkan pola konsumsi sederhana, produksi mandiri, dan jaringan lokal yang kuat. Mereka terbiasa menanam sayuran sendiri, berjualan hasil bumi di pasar lokal, hingga bergotong royong membangun rumah tanpa bergantung pada kontraktor. Ini bukan romantisasi kemiskinan, melainkan fakta bahwa daya tahan ekonomi mereka terbentuk dari keseharian yang terbiasa menghadapi kekurangan.
Sayangnya, ketahanan semacam ini sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi resesi. Padahal, jika pendekatan ekonomi nasional mulai berpijak pada kekuatan lokal, maka masyarakat perbatasan bisa menjadi contoh hidup tentang bagaimana menghadapi krisis dengan cara-cara yang berakar pada kemandirian.
Pemerintah daerah perlu lebih aktif menangkap potensi ini. Bukan hanya menggelontorkan bantuan tunai sesaat, tetapi memperkuat ekosistem ekonomi lokal berbasis desa. Pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, serta dukungan pemasaran digital harus dijadikan prioritas, bukan pelengkap. Masyarakat yang sudah terbiasa berhemat perlu didorong untuk naik kelas secara ekonomi, tanpa kehilangan nilai hidup kolektif yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka.
Di sisi lain, perlu ada keberpihakan kebijakan. Jangan sampai efisiensi anggaran justru memangkas alokasi untuk program ekonomi kerakyatan. Pengurangan anggaran hendaknya dilakukan secara selektif dan transparan. Kegiatan seremonial dan belanja birokrasi bisa ditekan, tetapi jangan sampai program penguatan ekonomi warga menjadi korban pemangkasan.
Media juga memiliki peran penting dalam membingkai narasi ini. Terlalu lama warga perbatasan hanya digambarkan sebagai korban keterbelakangan dan kemiskinan. Padahal, dalam konteks krisis ekonomi global, mereka justru menjadi potret dari ketahanan dan adaptasi. Sudah waktunya narasi ekonomi beralih dari pusat ke pinggiran, dari makro ke mikro, dari statistik ke realitas hidup sehari-hari.
Ketahanan ekonomi warga perbatasan adalah cermin dari semangat bertahan yang tidak tumbuh dalam semalam. Ia lahir dari sejarah panjang keterbatasan, ditopang oleh budaya lokal, dan dibentuk oleh pilihan hidup yang realistis. Di tengah ancaman resesi dan pembatasan anggaran, justru dari perbatasanlah kita bisa belajar bagaimana ekonomi bisa dibangun dari bawah—dengan kesederhanaan, kemandirian, dan solidaritas.
Jika pemerintah pusat dan daerah mampu menyerap pelajaran ini, maka krisis bukan lagi ancaman yang menakutkan, melainkan peluang untuk menata ulang arah pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Oleh: Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
