“Menaker Yassierli menggratiskan pembinaan Ahli K3 Umum bagi 4.025 peserta sebagai kado Bulan K3 Nasional 2026 dan langkah memperkuat transparansi serta keselamatan kerja.”
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menggratiskan pembinaan Ahli K3 Umum bagi 4.025 peserta dalam rangka Bulan K3 Nasional 2026, saat membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pembinaan dan sertifikasi K3 yang lebih transparan, terjangkau, dan akuntabel bagi masyarakat luas.
Menaker menjelaskan, penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada akhirnya bermuara pada hal paling mendasar, yakni pekerja dapat bekerja dengan aman dan perusahaan mampu melindungi seluruh orang di tempat kerja secara bertanggung jawab.
Ia mengungkapkan, pada tahun lalu Kemnaker mendapat masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perlunya transparansi biaya pembinaan Ahli K3 Umum. Saat itu, biaya pembinaan bervariasi antara Rp6 juta hingga Rp8 juta atau lebih, tergantung fasilitas yang diberikan masing-masing penyelenggara.
“Karena itu, pada Bulan K3 Nasional tahun ini Kemnaker mengambil inisiatif mengelola pembinaan secara lebih terkoordinasi bersama mitra K3, termasuk ALPK3I dan PJK3, sekaligus menggratiskan biaya pembinaan,” ujar Yassierli.
Dalam skema baru ini, peserta hanya membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 untuk pengujian sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, sementara pembinaan tidak dipungut biaya.
Meski pembinaan dilaksanakan secara daring, Menaker menegaskan ujian sertifikasi tetap dilakukan secara luring guna menjaga kualitas dan kredibilitas hasil.
“Keilmuan K3 tidak selesai hanya dalam 12 hari. Perlu pendalaman berkelanjutan seiring semakin kompleksnya tempat kerja dan semakin beragamnya risiko,” katanya.
Menaker juga mencontohkan hasil kunjungan kerjanya ke perusahaan galangan kapal di Batam yang sempat menjadi sorotan akibat kecelakaan kerja fatal. Ia menilai pengelolaan K3 di lapangan tidak sederhana, terutama ketika melibatkan banyak kontraktor dan jenis pekerjaan berbeda.
“Bagaimana memastikan semua pekerja sudah sesuai SOP? Tidak bisa hanya berasumsi dari kantor. Di lapangan bisa saja SOP tidak tersedia atau peralatan yang seharusnya digunakan justru tidak ada,” ujarnya.
Menurutnya, perusahaan bertanggung jawab memastikan keselamatan seluruh pekerja. “Saya ingin pekerja berangkat dari rumah untuk mencari nafkah dan kembali dalam keadaan selamat. Itu tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Ismail Pakaya melaporkan jumlah pendaftar mencapai 4.581 orang, dengan 4.025 peserta lolos seleksi administrasi. Program dibagi dalam dua batch, yakni 2.010 peserta pada Februari-Maret 2026 dan 2.015 peserta pada April-Mei 2026. (KP).
Laporan: Red
