Narasi “ekonomi pulih” atau “stabil secara fundamental” sering terdengar menjelang akhir tahun fiskal. Namun, bagi ibu-ibu rumah tangga di desa, bagi buruh harian di kota, dan bagi pelaku UMKM yang bergantung pada daya beli warga sekitar, narasi itu hanya menjadi jargon kosong. Bahkan sebagian menganggapnya ofensif, bagaimana mungkin ekonomi disebut tumbuh, jika untuk membeli beras saja harus mengurangi lauk?
Kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara atas nama efisiensi seringkali memukul sektor-sektor vital yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, subsidi pangan, program perlindungan sosial, bantuan tunai langsung, dan layanan kesehatan dasar. Dalam situasi ini, masyarakat kelas bawah tidak hanya diminta berhemat, tapi dipaksa bertahan tanpa pegangan.
Sudah saatnya para pengambil kebijakan tidak sekadar terpaku pada metrik makro dan peringkat lembaga pemeringkat utang. Penilaian keberhasilan pembangunan seharusnya berbasis pada keseharian rakyat, apakah mereka cukup makan, apakah anak-anak bisa sekolah, apakah layanan publik tersedia. Pemerintah perlu berani menggeser prioritas dari pembangunan fisik ke pembangunan manusia.
Ekonomi tidak boleh dilihat sekadar sebagai angka yang tumbuh di kertas. Ia harus terasa, bisa disentuh, dan dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat. Karena jika pertumbuhan hanya milik elite, maka itu bukan pertumbuhan yang patut dibanggakan melainkan peringatan akan kegagalan distribusi keadilan sosial.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
