Di atas kertas, ekonomi Indonesia menunjukkan geliat. Produk Domestik Bruto (PDB) naik, grafik ekspor-impor stabil, dan neraca perdagangan disebut surplus. Namun bagi pemilik warung kelontong, penjual nasi uduk, atau pedagang pasar, angka-angka itu hanya jadi berita selintas. Sebab dalam keseharian mereka omzet terus turun, pembeli makin jarang, dan transaksi harian kian menyusut.
PEMERINTAH menyambut baik capaian pertumbuhan PDB triwulan terakhir yang dinyatakan “positif dan membanggakan.” Klaim ini tentu menjadi angin segar bagi narasi pembangunan nasional. Namun pertanyaan mendasar segera muncul, jika ekonomi tumbuh mengapa warung-warung rakyat tetap sepi? Mengapa konsumsi masyarakat masih lemah bahkan cenderung menurun?
Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting dalam mengukur kemajuan negara. Namun ia bukanlah tujuan akhir. Saat PDB naik namun konsumsi rumah tangga stagnan, kita dihadapkan pada fakta bahwa pertumbuhan itu bersifat sektoral dan tidak inklusif. Sektor-sektor besar mungkin tumbuh, tetapi tidak berarti masyarakat kecil ikut menikmatinya.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi nasional. Namun justru sektor ini yang paling rentan saat daya beli masyarakat menurun. Harga bahan pokok naik, upah tak ikut menyesuaikan, sementara subsidi menyusut karena efisiensi anggaran. Ini menjadi kombinasi mematikan bagi para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada pengeluaran harian warga.
