Narasi pertumbuhan ekonomi seolah menjadi mantra wajib dalam setiap pidato pejabat tinggi. Pertumbuhan 5 persen disebut prestasi, stabilitas makroekonomi diagungkan, dan indikator internasional dikutip sebagai validasi. Namun bagi masyarakat bawah, jargon-jargon itu tak lebih dari hiasan panggung yang tak menyentuh realita.
DALAM politik ekonomi kontemporer, data pertumbuhan kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah mengklaim keberhasilan berdasarkan angka Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar, atau indeks daya saing. Namun retorika semacam itu tidak serta-merta mencerminkan keadaan ekonomi rakyat secara riil. Bahkan ia bisa menjadi pengalihan perhatian dari masalah mendasar yakni ketimpangan struktural dan absennya pemerataan kesejahteraan.
PDB adalah indikator makro yang kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi. Namun, ia tidak menunjukkan siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut. Seperti kata ekonom Thomas Piketty, pertumbuhan bisa terjadi bersamaan dengan peningkatan ketimpangan jika distribusi kekayaan dan kesempatan tidak diatur secara adil. Di Indonesia, pertumbuhan tinggi belum tentu berarti kesejahteraan rakyat meningkat.
Ketimpangan sosial bukan isu baru di Indonesia. Namun, dalam situasi pasca-pandemi dan saat anggaran negara semakin efisien, luka ini semakin terbuka. Laporan distribusi pendapatan nasional menunjukkan bahwa 1 persen kelompok terkaya menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Sementara itu, kelompok 40 persen terbawah masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
