Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Sekretaris Daerah H. Boy Wijanarko menggelar rapat internal guna menindaklanjuti arahan Menteri Sosial RI tentang implementasi Program Sekolah Rakyat. Bertempat di Ruang Kerja Sekda, rapat diikuti pimpinan OPD terkait, Selasa (8/7/2025), dan membahas rencana konkret pelaksanaan pendidikan informal berbasis masyarakat bagi anak dari keluarga rentan.
NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Sekretaris Daerah H. Boy Wijanarko menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai Program Sekolah Rakyat. Rapat berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Selasa (8/7/2025), dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD teknis.
Program ini merupakan inisiatif Kementerian Sosial RI yang bertujuan menyediakan akses pendidikan informal berbasis masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin, rentan sosial, dan yang berada di wilayah terpencil.
Sekda Tekankan Sinergi Lintas Sektor
Sekda H. Boy Wijanarko menyampaikan bahwa Pemkab Natuna menyambut baik hadirnya Program Sekolah Rakyat, mengingat sejalan dengan komitmen daerah dalam peningkatan kualitas SDM.
“Program Sekolah Rakyat sejalan dengan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita akan identifikasi wilayah prioritas, kelompok sasaran, dan dukungan kebijakan yang diperlukan,” ujar Boy Wijanarko.
Boy Wijanarko menambahkan bahwa implementasi kebijakan pusat perlu diterjemahkan secara lokal agar program benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Kita harus memastikan program ini bisa diterjemahkan sesuai dengan kondisi daerah. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan, mulai dari sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Langkah Awal: Data, Lokasi, dan SK Penyelenggara
Rapat ini dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKPSDM, DP3AP2KB, dan sejumlah dinas teknis lainnya. Pembahasan difokuskan pada draf SK Tim Penyelenggara, pemilihan lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran penerima manfaat, serta estimasi kebutuhan guru dan jumlah siswa.
Pemkab Natuna berkomitmen untuk segera melakukan pendataan dan pemetaan wilayah prioritas, guna memastikan program ini menyasar kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Rencana Aksi Daerah dan Komunikasi Lanjutan
Tahapan selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan rencana aksi daerah, termasuk kebutuhan anggaran, sumber daya, dan regulasi pendukung. Pemkab juga akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Kementerian Sosial RI guna memastikan sinergi kebijakan pusat dan daerah berjalan optimal.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi bagi kesenjangan akses pendidikan yang masih dialami anak-anak di wilayah perbatasan dan 3T seperti Natuna. (KP).
Kontributor : Diskominfo Natuna
Editor : Dhitto










