“Anggota BPD Desa Batu Berian, Haironi, mengungkapkan siswa SMAN 1 Serasan yang tinggal di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, sudah lama menghadapi persoalan akses transportasi laut. Ketika musim utara dan air laut surut, pompong antarjemput tidak dapat merapat ke pelabuhan. Akibatnya, para siswa terpaksa berjalan menerobos air laut hingga hampir satu kilometer untuk mencapai daratan. Ironisnya, usulan pembangunan tambatan perahu di kawasan Batu Gambir yang telah diperjuangkan sejak 2022, bahkan telah memiliki perencanaan untuk pelaksanaan 2026, belum terealisasi akibat kendala anggaran.”
NATUNA – Pemerintah jangan tutup mata terhadap kondisi anak-anak sekolah di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Di tengah kemajuan zaman dan pembangunan yang terus digaungkan, sejumlah siswa SMA Negeri 1 Serasan masih harus menghadapi perjalanan pulang yang memprihatinkan. Mereka terpaksa turun dari pompong dan berjalan menerobos air laut hingga hampir satu kilometer untuk mencapai daratan.
Bahkan, berdasarkan dokumentasi yang diterima Koran Perbatasan, air laut tampak mencapai pinggang hingga dada sejumlah siswa. Mereka harus mengangkat tas dan barang bawaan tinggi-tinggi di atas kepala agar tidak terkena air, sementara tubuh mereka sendiri terendam dalam perjalanan menuju daratan.
Mereka bukan sedang bermain di laut. Anak-anak tersebut sedang berjuang pulang setelah menjalani kegiatan belajar di sekolah.
Persoalan ini ternyata bukan kejadian baru. Kondisi serupa berulang pada musim-musim tertentu, terutama ketika musim angin utara dan air laut mengalami surut jauh sehingga pompong antarjemput tidak dapat merapat ke pelabuhan Desa Batu Berian.
Anggota BPD Desa Batu Berian, Haironi, saat diwawancarai melalui WhatsApp, Rabu (4/11/2026), menjelaskan anak-anak yang mengalami kondisi tersebut merupakan siswa SMA Negeri 1 Serasan yang berdomisili di Desa Batu Berian.
“Anak-anak itu anak SMA yang dari Batu Berian. Sekolahnya di SMA Serasan,” kata Haironi.
Ia menjelaskan, saat kejadian tersebut berlangsung, kondisi laut sedang tidak memungkinkan pompong memasuki alur luar.
“Kemarin waktu pulang, keadaan sedang ribut. Jadi, mereka tidak bisa berjalan di alur luar. Jadi, pompong itu terpaksa berhenti di laut, di tengah,” ungkapnya.
Akibatnya, para siswa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan di dalam air laut menuju daratan. Jarak dari lokasi pompong berhenti menuju kawasan daratan diperkirakan hampir satu kilometer.
Diperjuangkan Sejak 2022, Tambatan Perahu Belum Terbangun
Di balik kejadian yang mengundang keprihatinan tersebut, ternyata terdapat usulan pembangunan infrastruktur yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan masyarakat setempat.
Haironi mengungkapkan bahwa dirinya telah berulang kali mengusulkan pembangunan tambatan perahu sebagai alternatif akses pendaratan di kawasan Batu Gambir.
Menurutnya, kawasan tersebut lebih terlindung dari gelombang musim utara sehingga dapat menjadi jalur alternatif bagi pompong ketika pelabuhan utama tidak dapat digunakan.
“Saya sudah sering mengajukan pembangunan tambatan perahu sebagai alternatif di daerah ujung sana. Jadi, kalau terjadi keadaan seperti ini, terutama saat cuaca buruk, mereka bisa masuk melalui pelabuhan alternatif di daerah Batu Gambir,” jelas Haironi.
Ia mengatakan, perjuangan pembangunan tambatan perahu tersebut sudah dilakukan sejak 2022. Usulan disampaikan melalui berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
Bahkan, pada 2025 telah disiapkan perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan pada 2026. Namun, harapan tersebut kembali tertunda akibat persoalan anggaran.
“Kemarin pada 2026, kita sudah hampir membangun pelabuhan itu. Cuma terkendala anggaran. Ada pemangkasan anggaran, sehingga usulan itu ikut dipangkas,” ungkapnya.
Haironi menyebutkan, dokumen perencanaan pembangunan sudah tersedia. Bahkan, menurut keterangannya, proses perencanaan telah berjalan hingga tahap kontrak.
“Perencanaan pun sudah siap. Dokumen-dokumennya sudah ada semua, tetapi pembangunannya gagal,” katanya.
Adapun tambatan perahu yang diusulkan tersebut memiliki panjang sekitar 150 meter dari daratan menuju laut.
“Kalau tambatan perahu dibangun di daerah Batu Gambir, pompong bisa masuk. Walaupun musim utara, gelombang tidak masuk ke daerah itu. Jadi, melalui alur dalam, pompong bisa menembus ke tempat tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan ini juga pernah disampaikan melalui anggota DPRD, termasuk ketika kegiatan reses anggota DPRD Marzuki.
Haironi mengaku prihatin melihat kondisi anak-anak sekolah yang harus berjalan di dalam laut. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan.
“Kami agak miris melihat kejadian itu. Itu tidak boleh dibiarkan. Kalau saya memang sudah miris dari dulu. Makanya, masalah ini sering saya perjuangkan,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat kembali memperhatikan usulan pembangunan tambatan perahu tersebut dan mencari jalan keluar agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Harapan saya, pemerintah provinsi bisa mencari solusi terhadap usulan pembangunan tambatan perahu yang pernah saya sampaikan,” harap Haironi.
Kepala SMAN 1 Serasan: Pompong Ada, Pelabuhan Tidak Memadai
Persoalan akses transportasi laut tersebut juga mendapat perhatian Kepala SMA Negeri 1 Serasan, Mattobii.
Saat diwawancarai melalui telepon WhatsApp, Rabu (4/11/2026), Mattobii menjelaskan pelabuhan di Desa Batu Berian memiliki ukuran yang pendek dan belum menjangkau bagian perairan yang cukup dalam.
“Pelabuhan Batu Berian itu pendek, tidak sampai ke air dalam. Jadi, airnya surut jauh,” jelas Mattobii.
Menurutnya, ketika air laut surut jauh, pompong tidak dapat merapat ke pelabuhan. Jika harus menunggu air kembali pasang, para siswa dikhawatirkan terlambat sampai ke rumah.
“Kalau menunggu sampai air pasang, kemungkinan agak telat sampainya. Jadi, mereka turun sendiri untuk naik ke atas,” ungkapnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut kerap terjadi ketika air laut surut, terutama pada musim angin utara.
“Setiap airnya surut jauh, pasti sering terjadi. Setiap air kering, setiap musim utara, biasanya mereka tidak bisa masuk,” katanya.
Mattobii menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan adalah memperpanjang pelabuhan hingga menjangkau bagian perairan yang lebih dalam.
“Solusinya ada, cuma pelabuhannya diperpanjang. Itu yang kita butuhkan. Pelabuhan diperpanjang karena pelabuhan yang ada sekarang tidak dapat menjangkau tempat-tempat yang dalam atau tidak kering,” jelasnya.
Ia juga membenarkan bahwa sarana transportasi khusus untuk antarjemput siswa sebenarnya sudah tersedia. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, pompong tersebut merupakan fasilitas dari pemerintah kabupaten.
“Masalahnya, pompong antarjemput sudah ada, cuma pelabuhannya belum memadai. Kalau air pasang, mereka tetap bisa merapat di pelabuhan. Namun, kalau air surut jauh, mereka harus turun seperti itu,” terangnya.
Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata ketiadaan transportasi laut. Fasilitas pendaratan yang belum memadai justru menjadi kendala utama ketika kondisi pasang surut tidak memungkinkan pompong merapat.
Keselamatan Siswa, Sekolah Tak Ingin Ambil Risiko
Mattobii mengungkapkan, pihak sekolah juga mempertimbangkan keselamatan siswa ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan mereka melakukan perjalanan laut.
Menurutnya, ketika angin kencang, hujan, dan kondisi laut sedang ribut, pihak sekolah memberikan izin kepada siswa untuk tidak masuk sekolah apabila berdasarkan laporan mereka memang tidak dapat keluar dari wilayah tempat tinggalnya.
“Kalau angin kencang, hujan, dan keadaan ribut, memang kita izinkan mereka tidak datang ke sekolah. Ini berdasarkan laporan bahwa mereka memang tidak bisa keluar. Daripada membahayakan keselamatan, lebih baik tidak datang,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, siswa dari Desa Batu Berian yang bersekolah di SMAN 1 Serasan berjumlah belasan hingga sekitar 20 orang lebih jika dihitung dari kelas X, XI, dan XII. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah pasti siswa yang berdomisili di desa tersebut.
Mattobii juga mengungkapkan bahwa persoalan akses transportasi laut tidak hanya dialami siswa dari Desa Batu Berian. Anak-anak dari Pulau Panjang juga menghadapi kondisi serupa ketika harus melanjutkan pendidikan ke Serasan maupun Subi.
“Sama juga situasinya di Pulau Panjang. Ada anak-anak yang sekolah ke Serasan, ada juga yang ke Subi,” katanya.
Menurut Mattobii, sebelumnya pernah tersedia asrama khusus anak-anak Batu Berian di kawasan Pelimpak. Selain itu, terdapat pula asrama yang disiapkan oleh kepala desa di Serasan bagi siswa yang harus menginap ketika kondisi musim tidak memungkinkan mereka pulang.
Namun, sebagian siswa lebih memilih kembali ke kampung halaman dan tidak selalu tinggal di asrama.
“Anak-anak tetap ingin kembali ke rumah. Kecuali musim angin, mereka kadang-kadang menginap di tempat keluarga,” ujarnya.
Ia mengaku baru pertama kali melihat video yang memperlihatkan kondisi siswa berjalan di dalam laut tersebut.
Mattobii berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera mengambil langkah agar fasilitas pelabuhan di Desa Batu Berian dapat diperbaiki dan diperpanjang hingga menjangkau perairan yang lebih dalam.
“Saya mengharapkan pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, agar segera membuat laporan untuk usulan pembangunan pelabuhan di Batu Berian ini supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pelabuhannya harus sampai ke tempat yang dalam,” tegasnya.
Pemerintah Jangan Menunggu Sampai Terjadi Musibah
Kondisi yang dialami siswa SMAN 1 Serasan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Persoalannya sudah jelas. Pompong antarjemput tersedia, tetapi pelabuhan yang ada belum mampu menjangkau perairan dalam. Ketika air laut surut dan musim utara tiba, para siswa kembali dihadapkan pada kesulitan perjalanan menuju rumah.
Lebih memprihatinkan lagi, pembangunan tambatan perahu di kawasan Batu Gambir yang disebut telah diperjuangkan sejak 2022 belum juga terwujud.
Jika perencanaan sudah tersedia dan kebutuhan masyarakat telah disampaikan berulang kali, pemerintah perlu menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi kendala hingga pembangunan tersebut belum terlaksana.
Apakah persoalannya hanya keterbatasan anggaran? Apakah masih ada tahapan administrasi yang belum selesai? Atau ada kendala lain yang menyebabkan pembangunan fasilitas tersebut terus tertunda?
Pertanyaan ini penting dijawab agar masyarakat mengetahui sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut keselamatan anak-anak sekolah.
Pemerintah juga perlu memastikan kembali status dokumen perencanaan, anggaran, serta tahapan pembangunan tambatan perahu di Batu Gambir. Jangan sampai usulan yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun kembali berhenti tanpa kepastian.
Sebab, keselamatan anak-anak tidak seharusnya dikalahkan oleh persoalan yang terus berulang setiap musim.
Di tengah kemajuan zaman dan pembangunan yang terus digaungkan, masih ada anak-anak di wilayah perbatasan yang harus mengangkat tas di atas kepala, berjalan dalam air laut setinggi pinggang hingga dada, dan menempuh jarak hampir satu kilometer hanya untuk pulang setelah belajar.
Mereka tidak meminta fasilitas mewah. Mereka hanya membutuhkan akses pulang yang aman.
Mattobii bahkan berharap Desa Batu Berian suatu saat memiliki SMA sendiri agar anak-anak tidak lagi harus menempuh perjalanan laut untuk melanjutkan pendidikan.
“Mudahan dengan adanya kejadian ini, Desa Batu Berian punya SMA sendiri di tempatnya biar semuanya jadi aman dan lancar dari segala musim,” harapnya.
Harapan tersebut patut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merancang pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan.
Pemerintah jangan tutup mata. Jangan sampai anak-anak di Batu Berian harus terus berhadapan dengan bahaya di laut hanya karena fasilitas dasar yang mereka butuhkan belum juga tersedia.
Pembangunan seharusnya hadir bukan hanya dalam angka dan laporan program, tetapi juga dalam keselamatan masyarakat yang setiap hari merasakan dampaknya.
Redaksi
