Tingginya angka PDB seringkali tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan. Pasalnya, indikator ini tak selalu mengukur distribusi manfaat ekonomi. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, tetapi secara statistik tetap tercatat dalam ekonomi yang “berkembang” jika konsumsi sektor lain naik. Maka, ketika PDB naik tapi warung tetap sepi, ada ketimpangan struktural yang sedang terjadi.
Efisiensi anggaran negara yang dilakukan demi stabilitas fiskal berdampak langsung pada kemampuan belanja pemerintah di sektor sosial. Berkurangnya belanja sosial berdampak pada hilangnya jaring pengaman bagi warga miskin. Akibatnya, konsumsi rumah tangga turun karena tidak ada lagi subsidi, bantuan langsung tunai, atau intervensi harga yang membuat rakyat tetap bisa membeli kebutuhan dasar.
Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan yang terlalu fokus pada angka makro. Prioritas perlu bergeser ke kebijakan berbasis kesejahteraan warga. Apresiasi pada angka PDB perlu diimbangi dengan perhatian terhadap indikator mikro seperti pengeluaran rumah tangga, penjualan warung, dan tingkat konsumsi pangan. Ketahanan ekonomi nasional bukan hanya ditentukan oleh cadangan devisa, tapi juga oleh ramainya warung di pojok kampung.
Pertumbuhan ekonomi yang hanya berputar di lingkaran atas tak akan memperkuat pondasi bangsa. PDB yang meningkat tapi dapur rakyat tetap senyap adalah ironi yang tak bisa terus dibiarkan. Negara harus hadir lebih dalam di tengah denyut ekonomi rakyat kecil, bukan hanya mengatur dari atas.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
