Ketika negara mengampanyekan efisiensi anggaran, yang pertama kali dikorbankan justru pos-pos perlindungan sosial. Alasan rasional selalu sama: keterbatasan fiskal, penyesuaian prioritas, atau kebutuhan pembangunan jangka panjang. Namun, bagi rakyat kecil, yang mereka rasakan hanya satu: bertahan hidup kian sulit.
Lebih ironis lagi, saat program bantuan dikurangi, kontrol terhadap harga-harga pun tampak lemah.
Di pasar, masyarakat harus menyusun strategi sendiri untuk mengakali uang belanja yang tak lagi cukup. Potong lauk, kurangi porsi, atau bahkan utang ke warung tetangga. Negara di mana?
Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan saat ini mulai kehilangan sensitivitas sosial. Bukan hanya soal teknis distribusi atau efisiensi anggaran, tetapi tentang kepekaan terhadap denyut kehidupan di akar rumput. Saat bantuan kehilangan daya guna, semestinya kebijakan disesuaikan bukan justru dibiarkan stagnan.
