Program-program bantuan sosial pun tak jarang terhambat persoalan validasi data, distribusi yang tidak merata, dan pendekatan yang terlalu birokratis. Rakyat tidak butuh retorika janji atau data yang menyilaukan. Mereka membutuhkan bukti konkret bahwa negara hadir, bahwa kebijakan ekonomi menyentuh dapur mereka, bukan sekadar memenuhi laporan keuangan negara.
Di tengah kondisi ini banyak keluarga harus melakukan berbagai strategi survival seperti mengurangi konsumsi, menunda pembayaran, hingga mengambil utang konsumtif menjadi cara bertahan yang makin umum. Namun solusi individual tidak cukup untuk mengatasi krisis struktural. Ketahanan rumah tangga bukan hanya soal kemampuan adaptif, tapi juga cerminan keadilan ekonomi yang mestinya dijamin negara.
Sudah waktunya pemerintah mengalihkan fokus dari narasi makro yang elitis menuju reformasi ekonomi yang berdampak langsung ke rakyat. Pemerataan akses pangan, perlindungan pendapatan, serta subsidi yang tepat sasaran harus menjadi prioritas. Sebab pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya tercermin dari naiknya angka PDB, tapi dari berkurangnya jumlah rakyat yang harus bertahan di ambang kelayakan hidup.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
