Ketika pemerintah memamerkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tampak menjanjikan, rakyat kecil justru sibuk mencari cara untuk bertahan hidup. Di tengah klaim optimistis, meja makan sebagian besar keluarga masih dihuni oleh kecemasan bukan kepastian.
NARASI pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digaungkan pemerintah dan elite institusi keuangan seringkali bertolak belakang dengan denyut kehidupan masyarakat kelas bawah.
Di atas kertas, produk domestik bruto (PDB) tumbuh, inflasi terkendali, dan neraca perdagangan surplus. Namun di balik deretan statistik itu, banyak warga justru mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dalam kesejahteraan mereka.
Realitas lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diklaim inklusif belum menyentuh lapisan terbawah, fenomena ini mengindikasikan adanya distorsi antara makroekonomi dan ekonomi rumah tangga. Rakyat kecil menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan yang terus naik tanpa diiringi kenaikan pendapatan yang sebanding. Ketimpangan akses dan daya beli menjadi bukti bahwa distribusi manfaat pembangunan tidak merata.
Salah satu masalah mendasar adalah cara keberhasilan ekonomi diukur jika tolok ukurnya hanya statistik agregat seperti PDB maka dimensi ketimpangan, kerentanan, dan kualitas hidup sehari-hari rakyat akan luput dari perhatian kebijakan. Apalagi, banyak kebijakan fiskal saat ini justru fokus pada efisiensi anggaran dan pemangkasan subsidi, yang pada akhirnya memotong jaring pengaman sosial yang dibutuhkan rakyat rentan.
