NATUNA (KP),- Pandemi Covid-19 membuat rencana pembangunan jembatan lintas menuju Pulau Akar, dan lanjutan pagar sekolah PAUD, termasuk pembukaan serta penimbunan jalan di Desa Cemaga terpaksa harus ditunda.
Penundaan sejumlah pembangunan tersebut disampaikan Fiter Hadison selaku Kepala Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, kepada koranperbatasan.com, Selasa 28 April 2020 terkait pemangkasan angaran untuk Covid-19. “Kegiatan pembukaan jalan dan penimbunan jalan sudah kami geser untuk kebutuhan Covid-19, serta menunggu regulasi dari Pemerintah Daerah untuk program BLT,” tuturnya.
Kata Hadison, sekian persen dari jumlah Dana Desa (DD) yang masuk kedaerahnya pada tahun ini akan dipergunakan khusus untuk penanggulangan Covid-19. “Kami diatas Rp 1 miliar lebih, untuk DD-nya. Karena aturan yang baru ini diperbolehkan anggaran ini dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Jadi kurang lebih sebesar Rp 400 juta kita siapkan jika memang masyarakat terdampak oleh Covid-19,” terangnya.
Namun demikian, Hadison memastikan bahwa pihaknya terlebih dahulu akan menguji keakuratan data penerima bantuan yang ada di desanya. “Kami dari pemerintah desa akan menyeleksi berapa masyarakat yang betul-betul terdampak oleh Covid-19. Karena sebetulnya ada program prioritas disini, diantaranya pembukaan jalan dan penimbunan jalan. Cuma harus dikensel untuk Covid-19, maka kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat kami laksanakan,” ujarnya.
Sejauh ini, pihaknya hanya bisa melakukan pembangunan jembatan lintas ke Pulau Akar dengan pagu dana Rp 500 juta lebih, dan lanjutan pagar PAUD. “Untuk lanjutan pagar PAUD sudah selesai dikerjakan, dengan pagu dana Rp 50 juta lebih. Program-program yang lain belum kami laksanakan. Kami melihat perkembangan Covid-19 ini. Nanti berdasarkan musyarawah desa, jika anggaran pembangunan yang kami anggarkan pada tahun 2020 ini masih diperlukan dan menjadi prioritas pada tahun 2021 pasti kami laksanakan,” pungkasnya.
Terkait pelaksanaan pembangunan, Hadison memastikan tidak ada kendala yang begitu serius terutam keberadaan material. “Cuma yang menjadi kendalanya sistem kerjanya padat karya. Padat karya itu, ramai pekerjanya, karena Covid-19 ini kita jadi terhambat. Sebab tidak boleh kumpul diatas 10 orang, dan harus menjaga jarak. Makanya kami dari pemerintah desa dan TPK mengambil inisiatif pekerja hanya sepuluh orang saja,” jelasnya.
Mencegah penularan virus korona, pemerintah desa menghimbau agar pekerja menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Pihanya juga sudah memasang himbauan melalui spanduk dibeberapa tempat. “Harapan kami pemerintah daerah harus jelas terkait Covid-19 ini. Karena kami tidak bisa melaksanakan rapat. Sedangkan di desa sangat perlu musyawarah, jadi bagaimana solusinya supaya desa bisa mengadakan rapat seperti biasa. Kami yang baru dilantik harus menyusun RPJM, tetapi tidak diperbolehkan,” tutupnya. (KP).
Laporan : Riduan
