NATUNA, (KP),- Kementerian Luar Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Mulitlateral menggelar Forum Kajian Kementerian Luar Negeri (FKKLN) dengan tema “Kekayaan Alam dan Budaya Kepulauan Natuna Sebagai Aset Diplomasi Maritim”, bertempat di Harmoni One Hotel, Batam, Rabu (04/07/2018) lalu.
Kegiatan ini membahas terkait hasil kajian penggalian potensi Natuna pada tahun 2017 dalam kerangka Small Islan Development Initiative (SIDI) Natuna sebagai realisasi prioritas pembangunan berdasarkan Nawacita Presiden Republik Indonesia yang mengamanatkan prioritas pembangunan dari wilayah pinggiran, dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelumnya, tim yang terdiri dari FKKLN, disertai Badan Geologi Nasional Kemen ESDM, bersama tim dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beserta unsur akademisi dari Universitas Padjajaran serta perwakilan dari Siemens Indonesia telah diturunkan untuk peninjauan lapangan ke Kabupaten Natuna untuk menjajaki peluang potensi Geopark Nasional dan Global Geopark Unesco, sekaligus mempromosikan aspek budaya, dan sejarah yang ada.
Adapun beberapa pembicara yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM (Rudi Suhendar), Asisten Deputi Warisan Budaya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pamuji Lestari) dan Kepala Musium Sri Serindit Natuna (Zaharudin). Dihadiri pula oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pejabat pemerintah dan pelaku sektor swasta.
Gubernur Kepulauan Riau saat itu, diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Samsul Bahrum menerangkan bahwa pengusulan Kabupaten Natuna sebagai salah satu Geopark Nasional merupakan strategi tepat bagi mengukuhkan pengakuan wilayah kedaulatan NKRI, mengingat dinamika terkini terkait isu Laut Natuna Utara menjadi perhatian dan kepentingan nasional.
Selanjutnya Bupati Natuna yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Erson Gempa Afriandi menerangkan sejauh ini upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan segala potensi yang ada masih dihadapkan dengan kendala keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran.
Oleh karenanya, Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan terhadap realisasi rencana menjadikan Kabupaten Natuna sebagai Geopark Nasional dan Global Geopark Unesco, dengan harapan kedepan potensi alam dapat terus dilindungi dan dilestarikan sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan sektor pariwisata dan sektor lainnya.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Mulitlateral Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono menekankan masyarakat Natuna dan masyarakat Indonesia umumnya harus memahami arti strategis Natuna serta potensi ekonomi besar yang dimilikinya. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan seluruh mitra yang ada melalui program SIDI Natuna 2018 terus berupaya mengembangkan potensi alam dan sejarah Natuna.
Sebagai bagian dari kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, Natuna menjadi aset penting negara. Dengan segala dinamika yang terjadi di Laut Natuna Utara sekaligus menunjang diplomasi maritim Indonesia. Maka kawasan perbatasan termasuk perairan dan Kepulauan Natuna harus dijaga, dan dibangun dengan lestari serta ditumbuhkan sektor perekonomiannya bagi mewujudkan kesejahteraan daerah.
Selanjutnya Asisten Deputi Warisan Budaya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayan, Pamuji Lestari menambahkan bahwa dalam mengelola dan melestarikan warisan budaya dan alam Indonesia, penting untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari bahwa dukungan program dan anggaran untuk pengelolaan warisan budaya dan alam masih terbatas, penting untuk dilakukan upaya integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran di masing-masing instansi terkait denga prinsip gotong royong.
Kepala Musium Sri Serindit Natuna, Zaharudin menyampaikan dari aspek geopolitik, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (abad ke 7 sampai abad ke 11), Kepulauan Natuna sudah menjadi pusat bandar laut internasional yang sangat ramai. Menurutnya, Musium Sri Serindit telah berkontribusi dalam melestarikan sejarah Natuna sebagai bagian dari sejarah nusantara. Saat ini sudah terdapat kurang lebih 10 ribu artefak yang telah diverifikasi Kemendikbud. Sedangkan nama Sri Serindit adalah nama dari keris kerajaan majapahit yang diberikan kepada tokoh di Natuna pada abad ke-7, yang menunjukkan adanya ikatan khusus antara Natuna dan Kerajaan Majapahit.
Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Mulitlateral Kemenlu selanjutnya masih akan menyelenggarakan diskusi lanjutan mengenai potensi Natuna yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang konkrit tentang upaya fokus pengembangan potensi geologi dan ekonomi serta diplomasi maritim antar negara. (KP/Humas_Pro/Def).
