“PENGALAMAN saya tinggal di perbatasan dari lahir, sampai berumur 54 tahun ini ada kesimpulan, sesungguhnya bahwa negara tetangga itu, tidak membodohi kita. Tetapi mereka hanya memanfaatkan kebodohan kita, karena memang selama ini kita alpa mencerdaskan kehidupan bangsa di laut dan perbatasan”
NATUNA – Berbagai sekolah, hari ini ada sekitar tiga ribuan perguruan tinggi, jurusan-jurusannya lebih banyak mencerdaskan kehidupan bangsa di darat. Jurusan-jurusan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di laut, masih kurang, sangat sedikit. Padahal 2/3 wilayah negara kita merupakan laut.
Khususnya Kabupaten Natuna, hampir 99 persen wilayahnya adalah laut. Bagaimana kita mau memanfaatkan laut, tanpa ilmu pengetahuan, dan teknologi, tanpa mengerti cara menggunakan laut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rodhial Huda, saat menjadi keynote speaker ‘In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan’ Zona-3 Natuna-Anambas, rangkaian dari pelatihan wartawan perbatasan yang digelar oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) UPN ‘Veteran’ Yogyakarta, bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Indonesia, digelar selama dua hari secara zoom, Senin, 27 September 2021.
Kata Rodhial, dengan sepertiga wilayah laut di Indonesia atau satu dua persen wilayah daratan di Kabupaten Natuna ini saja, kita sudah bisa menghidupi seluruh penduduk. Hampir sebagian besar penduduk di Natuna terselamatkan dari hasil laut, meskipun laut belum terkelola secara maksimal.
“Seandainya laut di Natuna, laut Indonesia ini bisa kita gunakan seperti kita menggunakan daratan, yakinlah! tidak akan pernah ada penganggur atau TKI di negeri ini. Menggunakan laut seperti kita menggunakan daratan, membutuhkan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan berbagai macam hal, dan ini yang harus kita lakukan,” ungkapnya.
Artinya mengawal potensi maritim yang terpenting adalah bagaimana membuat, menciptakan sumber daya manusia (SDM), dengan pengetahuan teknologi memadai yang hari ini diketahui masih sangat minim.
“Mengawal anugrah potensi maritim ini, bukan seperti kapal perang mengawal batas laut. Tetapi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang minim pengetahuan dan teknologi, supaya mereka punya pengetahuan teknologi untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga,” sebut Rodhial.
Menurutnya, sumber daya manusia di Natuna harus berbeda tingkatnya dengan daerah-daerah lain. Sebab Natuna berada di daerah perbatasan maritim kepulauan yang berhadapan langsung dengan negara-negara asean.
“Jadi masyarakat ekonomi asian sesungguhnya yang paling duluan harus ditingkatkan SDM-nya, sehingga kita bisa bersaing. Tetapi itu, tidak kita lakkan juga selama ini, sehingga sumber daya manusia kita tidak cukup memadai, untuk memanfaatkan laut itu,” ujar Rodhial.
Sebagai contoh lanjut Rodhial, jurusan teknologi perkapalan sudah ada yang sampai bisa membuat kapal perang. Tetapi untuk membuat kapal ikan orang di Natuna dan Anambas agar setara dengan kapal-kapal ikan Thailand dan China belum. Bagaimana membuat teknologi yang lebih punya kemanfataan kepada kepentingan lebih besar, yang umumnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi.
“Jadi sekali lagi, mengawal anugerah potensi maritim tidak hanya pada satu sisi. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, memberdayakan masyarakat nelayan di Natuna, untuk menjadi pengawal negeri ini,” tuturnya.
Ia menegaskan jika Natuna ditingkatkan kemampuan kapalnya, sumberdaya manusianya, dan alat-alat tangkapnya, serta wawasannya, sehingga Natuna memiliki wawasan bela negara. Maka kapal perang, tidak akan mengalami kesulitan, jika seluruh nelayan yang ada di Natuna dan Anambas punya wawasan bela negara.
“Angkatan Laut, Bakamla, hanya tinggal memanfaatkan meraka (nelayan Natuna-red) sebagai mata, telinga, dan tangan pemerintah atau penegakkan hukum di laut. Karena kalau hanya kapal patroli, kapal perang, kapal bakamla yang mengawal dan menjaga perairan yang begitu luas, tidak akan bisa melakukan hal yang sesunguhnya,” cetus Rodhial.
Sosok Wakil Bupati Natuna ini, menilai pengamanan di wilayah laut khususnya di perbatasan negara-negara asean akan lebih tepat jika memanfaatkan seluruh masyarakat nelayan Natuna dan Anambas, serta kapal-kapal dagang yang ada, untuk dijadikan mata dan telinga dalam penegakan hukum di laut Indonesia.
“Akan mudah dilakukan, karena tinggal nelayan melaporkan kejadian di laut. Hari ini banyak kasus nelayan melapor setelah kejadian, kalau perlu wartawan yang mendapat pelatihan ini keliling di ZEE, ikut nelayan atau kapal perang berpatroli, bagaimana sesungguhnya keadaan di laut itu. Sehingga bisa memberikan berita dan laporan yang terjadi, bukan kejadian yang sudah lama, seolah-seolah kejadian hari ini, menjadi isu-isu liar,” pungkas Rodhial. (KP).
Laporan : Redaktur
