NATUNA – Wisata edukasi bagaikan ‘obat penenang’, cocok dijadikan tempat berlibur dan bermain sekaligus belajar bagi anak-anak. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) pada bidang pariwisata ini, ibarat menciptakan ‘mesin uang’ memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah maritim kepulauan.
Selain PPM, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, industri hulu minyak dan gas bumi juga berhasil menciptakan ‘mesin uang’ bagi setiap masyarakat di daerah penghasil melalui kontribusinya. Beroperasinya perusahaan migas ini terbukti mampu mendorong ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tak henti-hentinya mengedukasi masyarakat tentang menciptakan ‘mesin uang’ melalui pengembangan potensi daerah.
Secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran industri hulu migas memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional dan regional. Kontribusi sektor hulu migas terbukti mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasilnya.
Demikian ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kabupaten Kepuluan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Masykur, ST, MM kepada koranperbatasan.com, melalui panggilan telepon WhatsApp, Jum’at, 15 Oktober 2021.
“Saat ini, Disparbud Anambas juga sedang menyiapkan SDM Desa Pariwisata menghadapi kunjungan wisatawan,” tambah Masykur.
Industri Hulu Migas ‘Sulap’ Objek Wisata di Anambas
Menurut Kadisparbud, Anambas, Dr. Masykur, ST, MM ada banyak kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan potensi daerah yang telah dilakukan oleh SKK Migas bersama KKKS untuk menggenjot bidang pariwisata menjadi ‘mesin uang’ di Anambas. Hasilnya, ada beberapa tempat wisata edukasi di Anambas telah bisa dinikmati.
Salah satunya Batu Lepe, buah sumbangsih yang dipersembahkan oleh SKK Migas bersama KKKS ini, berhasil ‘mencuri’ hati banyak orang. Baik di dalam maupun dari luar daerah untuk datang berkunjung, menikmati suasana alam bebatuan yang terbentang luas menjulur ke lautan lepas.
Memang tak ada salahnya sesekali mengajak, temen, gebetan, dan keluarga tercinta pergi berwisata ke Batu Lepe. Tak perlu lagi jauh-jauh pergi berlibur ke luar kota, bagi yang tinggal di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya.
“Ada wisata edukasi Batu Lepe dan Batu Tompak Tige di Tarempa, dan Belibak Bersimpun di Desa Belibak, kemudian Desa Pelangi di Desa Mampok, termasuk Gerbang Mangrove di Desa Batu Ampar, semuanya mereka lakukan untuk mengedukasi masyarakat menjadikan desa pariwisata,” terang Masykur.
Industri Hulu Migas Ciptakan ‘Mesin Uang’ di Pantai Piwang Natuna
Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah melahirkan buah sumbangsihnya dengan menciptakan taman bermain dan olahraga bagi anak-anak.
Taman tersebut berdiri indah pada hamparan tanah yang berada tidak jauh dari pantai Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas 530.99 meter persegi, terdiri dari dua bagian, diantaranya Taman Bermain Anak (Lingkaran A) dan Taman Olahraga (Lingkaran B).
Pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) sekitar Rp1,1 milyar tahun 2018 tersebut diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri dalam bentuk hibah pada Kamis, 28 Maret 2019 lalu.
Adapun fasilitas yang disediakan diantaranya, playground outdoor, permainan jungkat jungkit, ayunan, panjat setengah lingkaran, dan ring bola basket, serta permainan olahraga pull up. Untuk mempercantik lokasi taman selain di bangun Tugu Area Migas dan Patung Gurita Migas serta Tugu Laut Sakti Rantau Bertuah juga ditanami pohon-pohon rindang.
Seiring berjalannya waktu di area Pantai Piwang itu menjadi ‘mesin uang’ bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan disekitarnya. Saat ini disekeliling area taman bermain dan olahraga yang di bangun oleh SKK Migas bersama KKKS itu, terdapat jejeran orang membuka tempat usaha menjual berbagai jenis makanan dan minuman ringan.
Misalnya Lulut, penjual pentol bakso dan es keliling, sore itu Senin, 18 0ktober 2021 sambil menyiapkan pesanan pentolnya, ia mengaku tidak keberatan memberikan keterangan kepada wartawan koranperbatasan.com. “Saya berjualan diseputaran Pantai Piwang ini saja sudah cukup,” katanya singkat.
Dari pengangkuannya, ternyata Lulut baru saja dua hari memulai kembali aktifitas berjualan sejak taman bermain dan olahraga tersebut untuk sementara waktu pernah tidak dizinkan beroperasi oleh pemerintah setempat, antisifasi penyebaran Covid-19.
“Saya berhenti karena area ini sempat sepi, penghasilan berkurang, tidak seperti sebelum adanya Covid-19, biasanya disini ramai orang,” ujarnya.
Peryataan Lulut membuktikan bahwa Pantai Piwang menjadi satu-satunya tempat keramaian yang bisa menghasilkan uang bagi pedagang kecil di Kabupaten Natuna. Ia bahkan mengaku jumlah penghasilannya bisa besar, karena banyaknya pengunjung yang datang bermain di taman tersebut.
“Sekarang di masa pandemi orang yang datang bermain ke pantai dan keluar rumah dibatasi, otomatis penjualan saya juga ikut berkurang, selisih pendapatannya banyak sekali, sekitar separuh lebih,” jelasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, H. Hardinansyah, SE, M.Si membenarkan hal tersebut. Menurutnya SKK Migas bersama KKKS Medco E&P Natuna dan Premier Oil Natuna Sea BV aktif dengan berbagai Program Pembangunan Masyarakat (PPM) melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Diantaranya membangun arena bermain, jogging trek, di lokasi Pantai Piwang, Ranai, dan taman bacaan di Batubi, serta membangun Gazebo Bukit Gundul di Kecamatan Bunguran Timur Laut, bahkan Pelantar Pelabuhan Rakyat di Kecamatan Pulau Laut.
“Kita fokus untuk wisata bahari, karena 99,25 persen adalah laut, cuma 2001,30 kilometer persegi saja daratan, makanya kita fokus ke wisata bahari,” kata Hardinansyah menjawab koranperbatasan.com, Senin, 18 Oktober 2021.
Kegiatan Industri Hulu Migas Serap Tenaga Kerja Lokal
Kepala Bidang Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Sucipnoriadi, SH, menyebut ada banyak tenaga kerja lokal yang terserap oleh perusahan-perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri.
“Fokus ke perusahaan migas ini memang ada pemberdayaan tenaga kerja lokal,” terang Sucipnoriadi kepada koranperbatasan.com diruang dinasnya, Senin, 18 Oktober 2021.
Katanya, dalam penyerapan tenaga kerja, perusaha-perusahaan tersebut membuka kapasitas bagi pekerja dengan skil khusus. Oleh karena itu, tenaga kerja lokal harus memiliki keterampilan dibidangnya.
“Bagi kita tidak masalah ketika ada perusahaan masuk dia butuh apa, kita akan coba siapkan tenaganya yang penting pendaftaran penerimaan lowongan kerjanya dibuka secara umum,” ujarnya.
Namun demikian Sucipnoriadi menyebutkan, tidak setiap saat perusahan-perusahaan migas yang beroperasi di Anambas membuka lowongan kerja, dikarenakan jumlah pekerjanya masih tersedia.
“Memang di Undang Undang Ketenagakerjaan ada semacam keharusan bagi perusahaan mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Tidak memutuskan tenaga kerja lama ketika akan membuka lowongan kerja baru. Kita juga tidak inginkan seperti itu,” imbuhnya.
Ia menjelaskan berdasarkan data yang ada, meskipun belum terupdete secara menyeluruh jumlah tenaga kerja lokal dan non lokal diketahui sebanyak 1.632 orang, dari jumlah tersebut, sebanyak 903 orangnya adalah pekerja lokal.
“Non lokal Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) ada 721 orang, kemudian dari 1.632 ada 8 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) khusus untuk di sektor migas, tetapi data ini belum update, kalau sekarang di cek mungkin belum tentu seperti itu,” jelasnya.
Ia memastikan selain menyerap tenaga kerja lokal, manfaat lain dari kehadiran perusahaan-perusahaan migas tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menambah APBD dan bantuan sosial melalui Community Social Responsibility (CSR).
“Manfaatnya memang luar biasa, secara optimal ada banyak pengaruhnya bagi daerah, namun tetap saja harus kita genjot supaya bisa maksimal, karena ada aset pemerintah. Bagaimana KKKS ini mengkolaborasikannya sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Sucipnoriadi.
Menurut Sucipnoriadi, untuk TKA biasnya dipekerjakan dengan sistem kontrak dan belum terdata karena dipekerjakan dalam jangka waktu pendek hanya untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu.
“Belum terdata jumlahnya, kebanyakan TKA ini bersifat grading seperti panggilan penggalian sumur-sumur baru. Jadi mereka tidak seperti tenaga kerja biasa, paling hanya beberapa bulan saja,” sebutnya.
Dalam hal ini, Sucipnoriadi menyebutkan dinasnya hadir memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan baik dari pemerintah daerah sendiri maupun perusahaan-perusahaan migas tersebut.
“Ada banyak hal yang harus mereka penuhi seperti mengadakan lelang sebelum beroperasi supaya operasinya nanti nyaman, tenang dan tidak ada gangguan. Administrasinya harus diselesaikan dulu. Mereka semuanya sudah berpengalaman biasanya tetap akan melakukan sesuai aturan, mereka pasti berkoordinasi dengan kita di daerah,” pungkasnya.
Ia berharap perusahaan migas yang beroperasi tetap harus memperhatikan tenaga kerja lokal. Tetap bekoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti disnaker.
“Mereka harus beri tau keahlian apa yang mereka butuhkan, mereka harus membuka lowongan kerjanya secara umum. Jika sudah dibuka secara umum jangan dibatasi, tidak mesti harus semuanya dari Anambas yang penting melalui prosedur pendaftaran. Artinya KTP manapun boleh masuk sesuai sertifikasi,” tutupnya.
Sumbangsih Operasi Hulu Migas Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19
Tahun 2020 lalu, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Premier Oil Indonesia menyalurkan 3,5 ton beras dan 350 paket sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Selain bertujuan membantu meringankan beban masyarakat di Anambas akibat pandemi Covid-19, bantuan tersebut juga sebagai bentuk kepedulian Premier Oil Indonesia kepada umat muslim yang menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1441 Hijriyah.
Ketua Tuah Sakti, Drs. Aswar, disaat penyerahan bantuan Premier Oil secara simbolis kepada Basnaz Anambas, Kamis, 14 Mei 2020 menyebutkan bantuan berupa beras dan sembako disalurkan di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Palmatak 120 paket, Siantan Utara 60 paket, Siantan Selatan 60 paket dan Jemaja Barat 110 paket.
Dalam proses penyaluran bantuan tersebut, kata Aswar Lembaga Tuah Sakti bekerjasama dengan Basnaz Anambas, dan Yayasan Nasrul Ummah serta PK KNPI Jemaja. Aswar mengucapkan terima kasih kepada Premier Oil Indonesia yang telah membuat program pembagian paket sembako di bulan suci ramadhan.
“Ini merupakan wujud kepedulian Premier Oil Indonesia membantu meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 dan ikut mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Covid-19 cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali,“ ungkap Azwar seraya menghibau masyarakat menjaga kesehatan, sering mencuci tangan, tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan termasuk menggunakan masker saat keluar rumah.
Terkait bantuan itu, Wakil Ketua Bidang Penyaluran Zakat Basnaz Kabupaten Kepulauan Anambas, H. Kamaruzzaman mengucapkan terima kasih kepada Premier Oil Indonesia yang telah bekerjasama dengan Basnaz dan turut peduli dalam berbagi dengan masyarakat yang terdampak Covid-19.
Dampak Berganda Bisnis Migas dan Manfaat Bagi Daerah
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Dr. A. Rinto Pudyantoro, MM., AK., CA., membenarkan hal tersebut. Menurutnya, bila hasil migas besar, memberikan penerimaan migas di APBN juga akan besar, dan tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena hasil penerimaan bisnis hulu migas berperan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ditentukan oleh bagaimana dana dibelanjakan secara bijak,” kata Rinto dalam kegiatan webinar yang digelar Selasa, 12 Oktober 2021, dengan tema “Efek Berganda Industri Hulu Migas bagi Pembangunan Daerah Kepulauan Riau” diikuti oleh ratusan jurnalis di Kepri.
Hal itu dikarenakan setiap beroperasinya kegiatan industri hulu migas memiliki Tanggung Jawab Sosial (TJS) timbal balik dalam bentuk hubungan baik yang meliputi tanggung jawab sosial industri melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dilakukan oleh SKK Migas, KKKS, dan Vendor.
“Mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar, mendukung operasional, intensinya pada kelancaran operasi, intensi tulus tumbuh bersama, no branding,” ujar Rinto.
Kemudian lanjut Rinto ada juga penyaluran melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung kelancaran operasi keamanan investasi, inisiatip perusahaan dan tidak masuk dalam cost recovery, karena bisa bahkan memungkinkan untuk branding perusahaan.
“TJS dan CSR mengacu pada ISO 26000, bukan penentu kesejahteraan masyarakat dan tidak mengambil alih kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah, karena dapat diharmonisasikan dengan program pembangunan masyarakat oleh pemerintah daerah,” ungkap Rinto.
Rinto menerangakan dampak berganda lainnya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan rincian 84,50 % minyak, 69, 50 % gas untuk pemerintah pusat dan 15,50 % minyak, 30,50 % gas untuk pemerintah daerah.
“DBH memiliki hubungan pararel dengan penerimaan negara, jika penerimaan negara naik maka DBH juga akan naik,” terangnya.
Dampak berganda dari kegiatan hulu migas lokal atau daerah lanjut Rianto, adanya pajak daerah dan retribusi daerah. Termasuk bisnis penyedian barang dan jasa lokal, bahkan penyerapan tenaga kerja lokal, serta penggunaan fasilitas penunjang operasional oleh masyarakat seperti keberadaan bandara, dan jalan.
“Penerimaan kegiatan hulu migas pusat dampak bergandanya ada DBH Migas untuk daerah dan bagi hasil PBB Migas, sedangkan regional kawasan ada TJS, PPM dan CSR,” tutupnya.
Dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus menerangkan terdapat 11 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi diruang lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk peta Wilayah Kerja (WK) dan KKKS wilayah Provinsi Kepri ini, kata Rikky Rahmat Firdaus, 7 KKKS bergerak melakukan eksploitasi, dan 3 KKKS melakukan eksplorasi, kemudian 1 KKKS proses terminasi.
“SKK Migas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mencari minyak dan gas dimana kegiatan ini sangat beresiko karena KKKS mengeluarkan dana awal dan dana tersebut bisa hilang apabila hasil dari pencariannya tidak menghasilkan,” terang Rikky.
Sejalan dengan itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad berharap peran industri hulu migas menjadi signifikan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kepri khususnya di empat kabupaten yang menjadi area kerjanya.
Ia juga berharap jurnalis yang bekerja di wilayah-wilayah kerja tersebut dapat menjadi mitra bagi KKKS dan SKK Migas.
“Jurnalis sebagai penyampai informasi harus mampu memberikan pemberitaan yang tepat dan berimbang, sehingga pemahaman masyarakat tentang industri hulu migas semakin positif,” tegas Ansar Ahmad saat membuka kegiatan webinar yang digelar, Selasa, 12 Oktober 2021. (KP).
Laporan : Amran
