NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Natuna terhadap persetujuan dan pengesahan RAPBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Ranai pada Senin, 25 November 2024 siang.
Paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi dan dihadiri oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi, Sekda Natuna, Boy Wijanarko para Anggota DPRD Natuna, Kepala OPD, Forkopimda dan instansi terkait.
“Berdasarkan mekanisme dan tata tertib rapat, dinyatakan quorum dan terbuka untuk umum,” tegas Rusdi, sembari mempersilahkan para juru bicara fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka.
Penyampaian pendapat akhir diawali dari Fraksi PDI Perjuangan Plus yang disampaikan oleh juru bicaranya, Tabrani dilanjutkan dari Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya, Azi, Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicaranya, Ryan Hidayat, Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera dengan juru bicaranya Ahmad Safuari dan Fraksi Gerindra Demokrat Indonesia (Gemoi) dengan juru bicaranya, Henry FN atau yang biasa disapa Jack.
Seluruh Fraksi DPRD Natuna menyepakati dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2025 namun dengan beberapa masukan pokok pikiran.
Fraksi PDI Perjuangan Plus memberikan sumbangan pikiran dan saran berupa meminta Bupati Natuna mengutamakan transparansi, penggunaan anggaran harus sesuai dengan kondisi anggaran, mengoptimalkan pajak, memperhatikan fokus pemerintah pusat dan terus mengembangkan potensi wisata daerah.
Fraksi Partai Golkar memberikan sumbangan pikiran dan saran berupa penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, akuntabilitas penggunaan anggaran, menerapkan pengawasan anggaran yang tetap dan terarah, membuat terobosan baru dalam mengeksplorasi pendapatan daerah, melakukan pemerataan pembangunan berdasarkan hasil musrenbang, memperhatikan penyaluran bahan pokok masyarakat di pulau-pulau terluar dan membangun gudang penyimpanan bahan pokok diberbagai daerah yang rawan.
Fraksi Partai Nasdem memberikan sumbangan pikiran dan saran berupa menyarankan pemerintah daerah untuk melaksanakan peremajaan jaringan listrik di berbagai Kantor OPD, meminta Pemda mengoptimalkan dan meningkatkan PAD, mengoptimalkan potensi kelapa, melaksanakan pemerataan anggaran perkecamatan dan merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera memberikan sumbangan pikiran dan saran berupa mempergunakan anggaran sesuai dengan tupoksi, melaksanakan pemerataan pembangunan, meningkatkan pengawasan di lokasi pertambangan, pemda dapat mengalokasikan anggaran untuk tempat ibadah yang masih belum selesai dan yang rusak, memberikan insentif kepada guru ngaji dan marbot masjid di Natuna.
Fraksi Gerindra Demokrat Indonesia memberikan sumbangan pikiran dan saran berupa mengharapkan kepada bupati menyusun anggaran atas kepentingan umum, mengevaluasi kinerja kepala OPD, meminta untuk bupati menyelesaikan rumah ibadah, meminta Pemda melakukan sosialisasi wilayah tangkap kepada nelayan, memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi paguyuban, memperkuat perekonomian melalui UMKM dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menciptakan pemilu damai.
Setelah menyampaikan pendapat akhir seluruh fraksi menyepakati RAPBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.334 triliun atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.268 triliun. (KP).
Laporan : Kandar
