ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyampaikan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum tiga fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada Rabu, 25 Juni 2025.
Dalam pidatonya, Aneng mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang memberikan masukan konstruktif serta menyatakan persetujuan awal untuk melanjutkan Ranperda ke tahap pembahasan berikutnya. Aneng juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan.
Terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK-RI atas laporan keuangan Pemkab Anambas, Aneng menyebut hal tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh stakeholder.
“Kami berkomitmen untuk mempertahankan WTP ini sebagai bagian dari tradisi pemerintahan yang sehat, taat asas, kredibel, dan transparan,” ujar Aneng.
Menanggapi sorotan Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F-PNBKS) mengenai realisasi pendapatan dan belanja, Bupati menyatakan pihaknya akan terus memperbaiki koordinasi lintas OPD, mempercepat digitalisasi penerimaan daerah, serta memperluas pengawasan wajib pajak.
Aneng juga berkomitmen mengefisiensikan belanja daerah dengan tetap memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor pendidikan dan sosial, Aneng merespons serius kekhawatiran terkait kenakalan remaja, penyalahgunaan zat adiktif, hingga kurangnya pemahaman publik terhadap program sosial.
Aneng menjanjikan kerja sama lintas instansi untuk penguatan intervensi dan sosialisasi. Bahkan, Pemkab akan mempertimbangkan penerapan jam malam pelajar sebagai langkah antisipatif.
Aneng juga menggarisbawahi pentingnya penguatan layanan kesehatan, terutama dalam ketersediaan obat, tenaga medis, dan sistem rujukan. Di sektor pariwisata, pihaknya menjanjikan penyusunan konsep pengembangan yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk sektor perikanan, komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan akan dikedepankan melalui program-program pemberdayaan.
Terhadap masukan dari Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD), Aneng menegaskan pentingnya orientasi hasil (outcome-based) dalam perencanaan anggaran. Aneng juga menekankan bahwa efektivitas realisasi anggaran sangat menentukan keberhasilan program pembangunan dan penanganan isu strategis, seperti rendahnya kompetensi SDM, dampak perubahan iklim, dan sulitnya akses geografis.
“Ketepatan dan kecepatan dalam penggunaan anggaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian program prioritas pembangunan dan penanganan isu strategis daerah,” tegas Aneng.
Rapat ini menandai tahapan penting dalam pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Pemerintah dan DPRD sepakat untuk melanjutkan pembahasan secara teknis dan terukur, dengan harapan output pembangunan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat Anambas. (KP).
Laporan : Azmi
