KABAR PERBATASANNATUNAPEMBANGUNAN DAERAHPENDIDIKANSUARA RAKYAT

27 Tahun Natuna, Budi Setyawan: Khonghucu Jangan Jadi Pelengkap

×

27 Tahun Natuna, Budi Setyawan: Khonghucu Jangan Jadi Pelengkap

Sebarkan artikel ini
Pendidik Agama Khonghucu di Natuna, Budi Setyawan, S.Pd., menyoroti kesetaraan layanan keagamaan dan fasilitas pendidikan Khonghucu menjelang HUT ke-27 Kabupaten Natuna.

“Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Natuna dinilai perlu memastikan prinsip keadilan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk umat Khonghucu. Rohaniwan sekaligus Pendidik Agama Khonghucu di Natuna, Budi Setyawan, S.Pd., menilai umat Khonghucu jangan hanya diposisikan sebagai pelengkap, tetapi harus mendapatkan pelayanan keagamaan dan pendidikan yang lebih setara.”

NATUNA – Rohaniwan sekaligus Pendidik Agama Khonghucu di Natuna, Budi Setyawan, S.Pd., mengatakan usia 27 tahun bagi sebuah daerah sudah seharusnya menjadi fase kematangan dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Budi menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, terutama dari sisi ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan karakter Natuna sebagai daerah kepulauan.

“Kalau yang saya lihat, Natuna kalau dari segi ekonominya kayaknya kurang perkembangannya. Tapi kalau untuk kebersamaannya sama lingkungan biasanya lebih baik dibanding daerah lain,” ujar Budi kepada koranperbatasan.com.

Menurutnya, kerukunan antarumat beragama di Natuna juga berjalan dengan baik. “Kalau keagamaan juga bagus di sini. Tidak ada gontok-gontokan,” katanya.

Namun, Budi menilai kondisi tersebut tidak berarti seluruh persoalan pelayanan masyarakat telah selesai. Sebagai daerah terluar, Natuna menurutnya membutuhkan perhatian dan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah.

“Yang pasti mungkin kita ini daerah terluar. Pemerintah pusat itu kurang memperhatikan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung potensi sumber daya alam Natuna yang menurutnya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kalau saya lihat, apalagi kalau lihat kenyataannya, perbandingan hasil alamnya paling ke pusat kembali,” katanya.

Usia 27 Tahun Harus Semakin Matang

Budi memandang usia 27 tahun sudah masuk fase dewasa penuh. Karena itu, ia berharap kematangan usia Natuna juga tercermin dalam kebijakan pemerintahan.

“Kalau saya, 27 tahun kalau usia memang sudah masa. Sudah bukan anak-anak atau remaja lagi, sudah memasuki masa dewasa penuh,” katanya.

Menurutnya, kedewasaan tersebut semestinya terlihat dari perkembangan daerah dan kebijakan yang semakin baik.

“Harusnya sudah lebih baik perkembangannya, dari segi kebijakannya atau pemerintahannya juga lebih,” ujarnya.

Budi menilai Natuna sudah cukup lama berdiri sehingga berbagai persoalan yang menyangkut pelayanan masyarakat harus terus dibenahi.

Budi: Khonghucu Jangan Hanya Jadi Pelengkap

Salah satu persoalan yang secara tegas disoroti Budi adalah posisi umat Khonghucu dalam pelayanan keagamaan dan pendidikan. Ia berharap keberadaan Khonghucu tidak berhenti sebatas memenuhi daftar enam agama, tetapi diwujudkan dalam pelayanan yang benar-benar setara.

“Jangan terkesan Konghucu ini masih di nomor sekian,” tegasnya.

Budi mengatakan, berdasarkan pengalamannya selama berada di Natuna, belum ada pegawai negeri sipil maupun PPPK dari umat Khonghucu yang ia lihat ditempatkan dalam pelayanan keagamaan maupun pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

“Di sini belum ada pegawai atau PNS atau PPPK dari pemerintah, dari Khonghucu, baik di lembaga keagamaan Kemenag-nya atau di pendidikannya,” ungkapnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut membuat umat Khonghucu merasa keberadaannya masih sebatas pelengkap. “Kita cuma jadi pelengkap. Melengkapi doang itu jadi enam,” katanya.

Ia menegaskan yang diharapkan umat Khonghucu bukan perlakuan istimewa, melainkan keadilan. “Intinya ke depan yang dibilang adil diwujudkan,” ujarnya.

Ruang Pembelajaran Khonghucu Masih Menumpang

Sebagai pendidik agama Khonghucu, Budi juga mengalami langsung keterbatasan fasilitas pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran agama idealnya memiliki ruangan khusus agar proses belajar tidak harus berpindah-pindah mengikuti ketersediaan ruangan.

“Kalau yang sebaiknya atau yang maksimal kan harusnya punya ruangan tersendiri khusus agama,” katanya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan pengalamannya mengajar di Pulau Jawa. “Saya punya ruangan tersendiri. Jadi saya enggak ada istilahnya bolak-balik atau besok pakai di mana, pakai di sini. Punya ruangan sendiri,” ujarnya.

Sementara di Natuna, ia masih memanfaatkan ruangan yang sedang tidak digunakan. “Kalau di Natuna belum ada. Kita selama ini hanya memanfaatkan ruangan yang bisa kita gunakan,” katanya.

Baca Juga:  Datok Raja Mustakim Disebut The Founding Father, Fergiawan: Kekayaan Alam Natuna Harus Kembali ke Rakyat

Budi mengatakan perpustakaan atau ruangan kosong terkadang menjadi tempat alternatif untuk melaksanakan pembelajaran.

“Kalau ketika kelasnya semua penuh, saya paling biasanya di ruangan yang tidak dipakai. Mungkin di perpustakaan atau di ruangan lainnya seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan ruangan tersebut bukan persoalan kecil karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan pembelajaran.

“Kalau sampai enggak ada ya risikonya tidak ngajar di sini. Karena tidak ada ruangan, mau ngajar di mana?” katanya.

Natuna Jangan Disamakan dengan Daerah Daratan

Budi juga menyoroti persoalan aksesibilitas masyarakat Natuna. Menurutnya, karakter daerah kepulauan membuat biaya transportasi menjadi salah satu beban masyarakat.

“Kita sudah di daerah terisolir. Dari segi transportasi kita mahal. Orang-orang mau berobat sulit karena biaya besar, orang mau sekolah juga sulit karena ujung-ujungnya biaya lagi,” jelasnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat kurang mampu. “Kalau bagi yang mampu pun tetap mahal juga. Tapi apalagi yang enggak mampu,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat membuat kebijakan yang mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan dan perbatasan.

“Natuna jangan disamain sama daerah seperti pulau-pulau yang lain kayak Jawa, Kalimantan, Sumatera. Itu daerah kepulauan,” tegasnya.

Budi mengusulkan adanya dukungan khusus berupa insentif transportasi. “Minimal kita dibantu insentif biaya transportasi yang terjangkau,” ujarnya.

Pemimpin Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

Budi juga mengingatkan pentingnya keberpihakan pemimpin terhadap kepentingan masyarakat. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu memilah kepentingan rakyat dengan kepentingan kelompok maupun politik.

“Harus bisa memilah mana kepentingan rakyatnya atau penduduknya daripada kepentingan golongan atau kepentingan politiknya,” katanya.

Ketika ditanya mengenai kedekatan Bupati Natuna Cen Sui Lan dengan umat Khonghucu, Budi mengaku belum dapat memberikan penilaian lebih jauh. “Untuk itu saya belum bisa banyak bicara karena saya juga tidak terlalu dekat,” ujarnya.

Namun, ia mengatakan dampak bantuan bagi umat Khonghucu selama berada di Natuna belum banyak terlihat. “Intinya bantuan Khonghucu selama saya di sini belum kelihatan,” katanya.

Budi mengakui pernah ada pemberian insentif kepada penyuluh, tetapi menurutnya masih belum sesuai dengan kebutuhan. “Boleh ada insentif, dia kemarin kasih penyuluh. Tapi kita bukan menghitung nominal. Dengan jumlah yang sekian atau berapa ini tidak sesuai. Kuranglah,” ujarnya.

Ia juga menyebut belum melihat bantuan perbaikan tempat ibadah seperti yang menurutnya pernah ada sebelumnya. “Dari segi agamanya tidak ada namanya bantuan, misalkan kayak zaman-zaman sebelumnya mungkin ada bantuan perbaikan tempat ibadah atau apa. Sekarang belum ada,” katanya.

Umat Khonghucu Tetap Berkontribusi

Budi menegaskan umat Khonghucu merupakan bagian dari masyarakat Natuna yang juga memiliki tanggung jawab dalam pembangunan daerah.

“Kalau Konghucu terutama ya kita harus jadi warga negara yang baik. Pasti satu, taat peraturan daerahnya,” ujarnya.

Menurutnya, kontribusi tersebut dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban, keamanan, serta memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

“Menjaga ketertiban, memastikan menjaga keamanan, terus membayar pajak. Itu salah satu bentuk-bentuk kita,” katanya.

Budi Bantah Stereotip Tionghoa Selalu Kaya

Selain persoalan pelayanan, Budi menyoroti stereotip yang menganggap masyarakat Tionghoa selalu memiliki kondisi ekonomi mapan. Menurutnya, pandangan tersebut muncul karena masyarakat lebih sering melihat kelompok yang sukses secara ekonomi.

“Kalau orang memang mengidentikkan orang Tionghoa katanya kaya, karena dia belum melihat orang Tionghoa yang miskin,” katanya.

Budi mempertanyakan apakah masyarakat Tionghoa yang kurang mampu sudah menjadi bagian dari survei dan perhatian. “Pernah enggak yang disurvei yang rumahnya dari kayu, yang besok ditiup angin langsung rubuh?” ujarnya.

Baca Juga:  SMKN 1 Bunguran Timur Natuna Sukses Kurban Dua Ekor Sapi

Menurutnya, perhatian sering kali tertuju kepada mereka yang memiliki rumah besar, toko atau usaha. “Yang dilihat cuma yang rumahnya besar, gedung, yang punya toko atau usaha,” katanya.

Padahal, menurut Budi, terdapat pula warga Tionghoa yang hidup dalam kondisi sulit. “Ada orang Tionghoa yang hidupnya itu susah. Enggak ada pemasukan,” ujarnya.

Ia mengatakan pernah melihat langsung warga yang tinggal di rumah sederhana dan hidup dengan makanan seadanya. “Karena saya sudah lihat orang ya, rumahnya cuma kayu, makannya seadanya,” katanya.

Data Masyarakat Harus Berimbang

Budi menilai perubahan stereotip membutuhkan edukasi dan interaksi langsung antarmasyarakat dari berbagai latar belakang. “Kalau supaya mengubah pola pikir itu ya pasti tadi perlu diedukasi,” ujarnya.

Ia mendorong adanya ruang pertemuan masyarakat dari berbagai suku agar kondisi kehidupan masing-masing dapat dilihat secara langsung.

“Ketemu orang semua yang jadi penduduk Natuna ini, berbagai latar belakang suku. Jadi tahu, bisa dilihat bagaimana kehidupannya,” katanya.

Menurutnya, data sosial ekonomi harus dikumpulkan secara berimbang, termasuk dari masyarakat yang kurang mampu.

“Kalau kita mau ngomong fakta yang aktual harusnya supaya berimbang, data itu enggak dicari sama satu sumber,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan apakah masyarakat yang tidak mampu sudah benar-benar diwawancarai dan disurvei.

“Yang orang enggak mampu pernah enggak diwawancara, disurvei?” katanya.

Generasi Muda Diminta Jaga Nama Baik

Menjelang HUT ke-27 Natuna, Budi mengajak generasi muda mengisi momentum tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat.

“Sebagai pemuda seharusnya mengisi waktu di hari HUT yang ke-27 itu melakukan hal-hal yang bermanfaat, terutama minimal untuk dirinya,” katanya.

Ia meminta anak muda belajar sungguh-sungguh, mengejar cita-cita, berperilaku baik, serta menjaga nama baik keluarga.

“Kalau yang belajar ya belajar sungguh-sungguh, raih cita-cita, jadi baik, berperilaku baik, tidak mengotori nama baik orang tuanya,” ujarnya.

Budi juga menekankan bahwa nilai agama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara enggak hanya beribadah, tetapi mengamalkan ajaran agamanya, terlepas agamanya apa pun,” katanya.

Satu Perilaku Bisa Berdampak pada Komunitas

Khusus generasi muda Khonghucu, Budi menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku karena tindakan satu orang dapat memengaruhi citra komunitas.

“Satu orang itu bisa memengaruhi seluruh komunitas,” katanya.

Menurutnya, individu yang membawa nama komunitas harus menyadari bahwa perilakunya dapat memberikan dampak luas.

“Sekali saya punya satu perilaku yang enggak baik, seluruh wilayah ini, khususnya umat saya, akan kena imbas,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong generasi muda Khonghucu meningkatkan kemampuan sekaligus membangun karakter.

Doa Budi untuk Natuna

Menjelang HUT ke-27 Kabupaten Natuna, Budi berharap para pemimpin diberikan kebijaksanaan untuk menjalankan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Semoga Tian senantiasa menaungi, memberkahi, khususnya Kabupaten Natuna, kepada pemimpinnya diberikan kebijaksanaan untuk lebih bisa mewujudkan semua tujuan baiknya untuk kemajuan Natuna,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat Natuna semakin solid, berkembang, serta terbebas dari diskriminasi. “Khusus bagi masyarakat Natuna supaya lebih solid lagi, lebih berkembang lagi, dan tidak ada pembedaan atau yang namanya diskriminasi,” katanya.

Budi berharap prinsip keadilan juga benar-benar dirasakan umat Khonghucu. “Katanya keadilan, tapi masih ada yang belum merasakan. Tentunya tadi saya bilang mungkin Konghucu di sini cuma seperti pelengkap,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Budi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Natuna yang ke-27. Semoga semakin maju, semakin berkembang menuju daerah yang tidak dikatakan terisolasi lagi, bisa meningkatkan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya,” pungkasnya.


Laporan: Dini


📊 Views: 92

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *