“Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Barat Abdul Latif meminta Syarikat Islam (SI) menghormati hasil Kongres SEMMI dan tidak melakukan intervensi terhadap keputusan yang telah ditetapkan melalui mekanisme persidangan kongres.”
PONTIANAK – Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Barat Abdul Latif menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati keputusan Kongres SEMMI yang telah ditetapkan melalui mekanisme persidangan. Ia mengkritik segala bentuk upaya yang dinilai berpotensi menghambat, mengintervensi, atau menjegal hasil kongres.
Abdul Latif menyoroti penetapan Achmad Donny sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI oleh presidium sidang kongres. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari proses organisasi yang harus dihormati dan tidak semestinya dihadapkan pada langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Jangan sampai ada pihak yang mencoba menjegal hasil kongres SEMMI. Jika Achmad Donny telah ditetapkan oleh presidium sidang sebagai Ketua Umum PB SEMMI, maka keputusan tersebut harus dihormati sesuai dengan mekanisme dan aturan organisasi yang berlaku,” tegas Abdul Latif.
Ia juga mengingatkan Syarikat Islam (SI), sebagai organisasi induk yang memiliki hubungan historis dengan SEMMI, agar mengambil peran secara bijaksana dalam menyikapi dinamika internal organisasi mahasiswa tersebut.
Menurut Abdul Latif, hubungan organisatoris antara SI dan SEMMI seharusnya menjadi landasan untuk memperkuat kaderisasi, menjaga independensi gerakan mahasiswa, serta menghormati mekanisme pengambilan keputusan organisasi.
Ia menilai, apabila terdapat perbedaan pandangan atau persoalan terkait hasil kongres, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional organisasi. Bukan melalui langkah-langkah yang berpotensi mengabaikan keputusan presidium sidang.
“SEMMI merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki tradisi intelektual dan perjuangan. Jangan sampai dinamika kepentingan justru mengorbankan marwah organisasi. Semua pihak harus menempatkan konstitusi organisasi dan keputusan kongres sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan,” lanjutnya.
Abdul Latif menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap komunikasi maupun koordinasi antara SI dan SEMMI. Sebaliknya, ia berharap hubungan kedua organisasi tetap berjalan konstruktif dengan mengedepankan penghormatan terhadap otonomi organisasi mahasiswa serta hasil keputusan yang lahir melalui mekanisme persidangan.
Menurutnya, legitimasi kepemimpinan organisasi harus dibangun melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap keberatan terhadap hasil kongres semestinya disampaikan berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku dan diselesaikan melalui jalur yang sah.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar persoalan siapa yang menjadi ketua umum, melainkan penghormatan terhadap proses organisasi. Jangan sampai keputusan kongres yang telah ditetapkan oleh presidium sidang justru dipersoalkan melalui langkah-langkah yang dapat memperkeruh keadaan. SEMMI harus tetap solid, independen, dan berpegang teguh pada konstitusi organisasinya,” tutup Abdul Latif.
Abdul Latif berharap seluruh elemen yang memiliki keterkaitan dengan SEMMI dapat menahan diri dan menghindari tindakan yang berpotensi memperuncing konflik.
Ia mendorong agar dinamika pascakongres diselesaikan secara dewasa melalui mekanisme organisasi yang berlaku, dengan mengutamakan penyelesaian yang adil dan bermartabat tanpa mengorbankan persatuan kader maupun keberlangsungan perjuangan SEMMI.
Laporan: Ade
