Di tengah derasnya kebijakan pemangkasan anggaran negara, pelaku ekonomi mikro menjadi korban paling senyap. Tak banyak ruang dalam wacana kebijakan publik yang menempatkan usaha mikro dan ultra-mikro sebagai prioritas, padahal keberadaan mereka menjadi penyangga utama ekonomi rakyat bawah. Ketika negara memangkas, pelaku kecil berjuang sendiri.
PEMANGKASAN anggaran yang dilakukan secara masif oleh pemerintah dalam kerangka efisiensi fiskal membawa implikasi sistemik terhadap pelaku ekonomi kecil. Sektor ekonomi mikro yang mencakup pedagang kaki lima, warung rumahan, dan usaha informal lainnya, tidak hanya kehilangan akses terhadap program pendukung seperti subsidi bunga KUR dan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga kehilangan daya beli konsumen yang selama ini menjadi tumpuan utama.
Dalam konteks kebijakan publik, ekonomi mikro seringkali hanya menjadi catatan kaki. Padahal, berdasarkan data BPS, lebih dari 90% unit usaha di Indonesia berada pada skala mikro dan kecil. Ketika negara memangkas belanja, efeknya tidak hanya dirasakan dalam statistik makro, tetapi pada kelangsungan hidup para pelaku usaha pinggir jalan.
Fenomena ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai policy marginalization, yakni ketidakhadiran negara dalam sektor yang paling memerlukan perlindungan. Di saat bersamaan, kelompok ini tidak memiliki kapasitas akses terhadap modal besar, jaringan distribusi modern, ataupun teknologi digital yang menjadi tulang punggung ekonomi makro.
Strategi bertahan yang digunakan para pelaku ekonomi mikro menjadi refleksi dari ketangguhan sosial yang sering kali tak terdeteksi dalam laporan kebijakan. Mereka berhemat, mengurangi stok, bahkan menjual aset pribadi untuk mempertahankan bisnis yang tidak masuk dalam radar bantuan resmi. Ini merupakan bentuk survival economics yang jika terus dibiarkan, akan memperdalam ketimpangan struktural.
