Pemerintah telah menetapkan kurikulum nasional yang sama untuk semua wilayah, dari kota metropolitan hingga desa terpencil. Namun, keseragaman kurikulum tidak diiringi dengan distribusi anggaran yang adil. Sekolah di pusat kota menjalankan program pendidikan berbasis teknologi dan kolaborasi global, sedangkan sekolah di pinggiran berjuang tanpa listrik, perpustakaan, atau guru tetap. Di sinilah wajah ganda sistem pendidikan Indonesia tampak nyata, merata dalam desain, timpang dalam pelaksanaan.
KURIKULUM nasional dirancang sebagai pedoman baku untuk menjamin kesetaraan hak pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, prinsip kesetaraan itu terancam menjadi ilusi ketika dukungan fiskal yang menyertainya tidak mengikuti logika keadilan distribusi. Ketika kebijakan pendidikan tidak sensitif terhadap disparitas sumber daya, maka hasilnya adalah pemerataan semu.
Sekolah di daerah perkotaan dengan fasilitas lengkap dapat mengimplementasikan kurikulum dengan optimal. Mereka memiliki akses terhadap guru bersertifikat, perangkat teknologi, ruang kelas representatif, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sebaliknya, sekolah di wilayah tertinggal kesulitan melaksanakan kurikulum karena keterbatasan infrastruktur dan dana operasional yang minim.
Ketimpangan ini mencerminkan apa yang disebut dalam studi kebijakan publik sebagai policy-implementation gap, yaitu perbedaan antara rancangan kebijakan di atas kertas dan kenyataan implementasi di lapangan. Dalam konteks pendidikan Indonesia, kurikulum nasional justru memperkuat kesenjangan karena tidak disertai mekanisme adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal.
