Masalah menjadi semakin kompleks ketika alokasi anggaran pendidikan masih berbasis indikator statistik agregat. Wilayah dengan jumlah siswa tinggi dan kemampuan fiskal besar akan menerima alokasi lebih besar, sedangkan wilayah dengan keterbatasan administratif justru kesulitan mengakses bantuan. Padahal, sekolah di daerah tertinggal seharusnya mendapatkan perhatian lebih melalui pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based budgeting).
Bentuk ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat ketimpangan antargenerasi. Anak-anak di kota besar dibekali dengan kompetensi abad ke-21, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan bahasa asing. Sementara itu, anak-anak di daerah pinggiran sering kali belum memiliki akses terhadap buku teks mutakhir atau bahkan ruang kelas yang layak.
Selain itu, peran guru sebagai aktor utama dalam kurikulum juga terdampak oleh ketimpangan anggaran. Guru di kota memperoleh pelatihan berkala, tunjangan fungsional, dan akses karier yang terbuka. Sebaliknya, guru di daerah tertinggal kerap bertugas dalam kondisi serba terbatas, dengan beban kerja tinggi dan apresiasi yang minim. Fenomena ini dikenal sebagai teacher resource disparity, yang memperlemah kemampuan sistem pendidikan mencetak peserta didik yang setara.
