Untuk mengatasi ketimpangan ini, negara harus mengadopsi pendekatan fiscal justice in education, yakni keadilan fiskal yang berfokus pada kebutuhan kontekstual sekolah, bukan semata keseragaman angka. Pemerintah perlu membangun sistem alokasi anggaran yang fleksibel, responsif terhadap disparitas geografis, dan mampu menyesuaikan standar kurikulum dengan realitas sosial-ekonomi lokal.
Lebih jauh, pemerintah juga perlu memberi ruang kepada sekolah dan komunitas pendidikan lokal untuk melakukan adaptasi kurikulum berbasis konteks wilayah. Kurikulum yang seragam tidak selalu cocok di semua tempat. Tanpa otonomi pedagogis dan dukungan fiskal yang proporsional, keseragaman kurikulum justru akan menindas keberagaman budaya belajar dan kebutuhan lokal.
Di tengah arus globalisasi dan ketidakpastian masa depan, Indonesia tidak hanya membutuhkan kurikulum nasional yang kuat, tetapi juga sistem anggaran pendidikan yang adil dan kontekstual. Tanpa hal itu, wajah ganda pendidikan akan terus membelah bangsa, antara yang maju karena anggaran dan yang tertinggal karena diabaikan sistem.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
